Menimbang Peluang Indonesia Jadi Tuan Rumah Olimpiade

Pada Juli 2018 kemarin, IOC mempublikasikan persyaratan serta petunjuk bagi setiap kota yang ingin menyelenggarakan Olimpiade. Dalam dokumen sebanyak 292 halaman dan diberi judul Host City Contract - Operational Requirements itu IOC merinci berbagai fasilitas dan layanan yang wajib disiapkan, mulai dari yang umum hingga paling teknis.

Misalnya, soal akomodasi. IOC sudah mewajibkan bahwa tuan rumah Olimpiade juga harus menyelenggarakan Paralimpiade. Untuk masing-masing gelaran, IOC secara spesifik menyebutkan 40.926 dan 7.295 kamar yang dipesan khusus untuk delegasi IOC, pihak sponsor, petugas teknis, dan perwakilan lembaga-lembaga terkait lainnya.

Tak hanya itu, tipe kamar pun juga ditentukan oleh IOC. Contohnya, utusan Badan Anti-Doping Dunia (WADA) harus diberikan kamar di hotel berbintang empat atau lima dengan tipe single atau suite. Sedangkan jurnalis foto bisa ditempatkan di hotel berbintang dua hingga empat. Semua pembayaran dilakukan oleh IOC maupun badan-badan yang relevan.

Jika tidak ada bangunan sekarang yang bisa digunakan, otomatis pemerintah perlu membangun fasilitas baru atau menyediakan tempat sementara. Menurut laporan Council on Foreign Relations, ada 15.000 kamar baru yang dibangun di Rio de Janeiro jelang Olimpiade 2016. 

Beberapa dalam bentuk hotel, sisanya berupa asrama kampus yang diubah menjadi kondominium, lalu dijual ketika Olimpiade usai. Associated Press menyebut 90 persen dari total kamar itu saat ini dalam keadaan kosong.

Lantas, bagaimana dengan kondisi infrastruktur di dalam negeri? Saat penyelenggaraan Asian Games lalu, Indonesia membangun kompleks wisma atlet di Kemayoran dan Palembang. Di Kemayoran ada 10 tower dengan 7426 kamar yang mampu menampung 22.378 orang. Kompleks ini juga diklaim setara hotel bintang tiga. 

Adapun di Palembang, pemerintah juga membangun kompleks atlet serupa hotel bintang tiga dengan jumlah unit mencapai 2600. Kompleks tersebut diperkirakan mampu menampung 2800 atlet dan offisial. Jika mengacu peraturan IOC, maka Indonesia saat ini baru memenuhi seperlima syarat bangunan. 

Salah satu tantangan bagi kota yang menjadi lokasi diselenggarakannya Olimpiade serta Paralimpiade adalah menyesuaikan dengan prinsip IOC. Ini terutama dilatarbelakangi oleh fakta bahwa Paralimpiade adalah ajang kompetisi bagi para penyandang disabilitas.

"Aksesibilitas universal adalah prinsip inti yang harus diaplikasikan kepada seluruh lokasi dan layanan untuk keuntungan peserta dan pendukung Olimpiade dan Paralimpiade, begitu juga masyarakat kota penyelenggara untuk memastikan pengalaman yang sama bagi semua orang – dengan atau tanpa disabilitas," tulis IOC.

Sebenarnya tujuannya bukan semata-mata untuk periode penyelenggaraan saja. IOC menegaskan pentingnya Olimpiade dan Paralimpiade meninggalkan warisan yang positif bagi masyarakat tuan rumah, tak terkecuali orang-orang dengan keterbatasan fisik. Dengan mengubah fasilitas dan layanan agar bisa dijangkau oleh semua, IOC mengaku berharap kota serta masyarakat juga bisa bertransformasi.

Dalam situs resmi Olimpiade Tokyo 2020, panitia penyelenggara merilis informasi tentang apa yang dilakukannya untuk memenuhi kriteria IOC tersebut. Sejak 2017, sudah ada 1.000 taksi di Tokyo yang diubah strukturnya agar memudahkan penyandang disabilitas untuk keluar dan masuk. Sebanyak 93 persen stasiun juga menyediakan akses untuk kursi roda.

Sementara itu, ketika Paralimpiade di Rio de Janeiro, terdapat sejumlah laporan negatif tentang aksesibilitas ini. Dikutip dari Washington Post, Paralimpiade dianggap sebagai anak tiri bila dibandingkan Olimpiade. Beberapa saat jelang upacara pembukaan, pendanaan mengalami masalah. Sejumlah fasilitas publik tidak bisa digunakan oleh non-atlet. Memastikan bahwa asas inklusivitas ini terwujud merupakan hal yang sangat penting bagi tuan rumah.

Di satu sisi, IOC berupaya agar penyelenggaraan Olimpiade serta Paralimpiade menjadi transparan, apalagi terkait anggaran. Namun, di sisi lain, masih ada kekhawatiran bahwa pengalaman buruk yang dialami oleh Rio de Janeiro akan terjadi bila kota di negara berkembang memaksakan diri untuk menjadi tuan rumah.

Menurut laporan ESPN, sebagian besar venue Olimpiade dan Paralimpiade di Rio sudah tidak dipakai lagi. Salah satu yang mencolok adalah Stadion Maracana. Ada 4.000 apartemen yang dijadikan asrama atlet, lalu rencananya diubah jadi perumahan warga, berada dalam keadaan kosong.

Apalagi proses mencalonkan diri sebagai tuan rumah juga memakan biaya besar. Dikutip dari Reuters, pada saat mencalonkan diri untuk Olimpiade 2016, Tokyo menghabiskan dana Rp2,2 triliun dan kemudian kalah dari Rio de Janeiro. Lalu, seperti diberitakan The Globe and Mail, Toronto batal mendaftar jadi tuan rumah Olimpiade 2024 karena besarnya biaya yang perlu dikeluarkan. (Olimpiade 2024 akan diselenggarakan di Paris). 

Urusan dana memang menjadi perhatian utama para penyelenggara sebelum mencalonkan diri. Pada olimpiade Rio 2016 lalu, Brazil menggelontorkan dana Rp296 triliun. Sementara, untuk Asian Games 2018, Indonesia hanya merogoh kas negara sebesar Rp8,2 triliun. 

Meskipun persyaratan yang dibutuhkan cukup besar, namun peluang Indonesia terpilih menjadi tuan rumah olimpiade sangat terbuka lebar. Sebab, Bach sendiri mengakui bahwa Afrika dan Asia Tenggara adalah zona putih. Dengan kata lain, belum ada kota di kawasan tersebut yang mencalonkan diri sebagai penyelenggara. Selain itu, Indonesia menuai pujian karena antusiasme masyarakatnya. 

Meski begitu, Indonesia juga harus berkaca kepada Brazil sebagai sesama negara berkembang. Pemerintah wajib mempertimbangkan kesiapan dari segala sisi.