Menkeu Sri Mulyani Diminta Bayar Utang ke Pemprov DKI untuk Bansos

07 Mei 2020, 20:33 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara Rakornas dan Penganugerahan Revolusi Mental 2019 (IDN Times/Margith Juita Damanik)

Jakarta, IDN Times - Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mendesak Menteri Keuangan Sri Mulyani melunasi utang pemerintah pusat kepada Pemprov DKI Jakarta, berupa dana bagi hasil (DBH). Menurut dia, DBH menjadi salah satu sumber anggaran untuk penanganan virus corona atau COVID-19.

"Saat ini, piutang DBH baru dicairkan separuh dari Menkeu. Harusnya piutang DBH Pemprov lunasi dong, jangan cuma separuh. Ini di satu sisi kewajiban tak dipenuhi, tapi sisi lain malah memojokkan Pemprov," ujar dia, Kamis (7/5).

1. Utang Kemenkeu baru dibayar Rp2,56 triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani (Dok.Istimewa)

Politikus Partai Demokrat ini mengungkapkan, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 36/PMK.07/2020 tentang penetapan alokasi sementara kurang bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 dalam rangka penanganan Covid-19, Pemprov DKI Jakarta hanya mendapatkan dana bagi hasil Rp2,56 triliun. Padahal, utang DBH tahun lalu ke DKI mencapai Rp5,1 triliun dan DBH tahun ini kuartal II mencapai Rp2,4 triliun.

"Jadi total utang Kemenkeu ke DKI itu Rp7,5 triliun, tapi baru terbayarkan Rp2,56 triliun. Jadi, tidak benar DKI kehabisan uang. Anggarannya masih banyak. Ada juga dana Belanja Tak Terduga yang mencapai Rp897 miliar. Sedangkan, dana yang sudah digunakan untuk bansos tahap I itu sekitar Rp179,4 miliar (Rp149.500 x 1,2 kepala keluarga)," jelas Mujiyono.

(IDN Times/Arief Rahmat)

2. Sri Mulyani menyebut Pemprov DKI Jakarta tak punya anggaran bansos

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pidato kunci dalam acara Gerakan Suluh Kebangsaan (IDN Times/Margith Juita Damanik)

Diberitakan sebelumnya, Sri Mulyani mengatakan Pemprov DKI Jakarta meminta bantuan pemerintah pusat untuk menalangi dana bantuan sosial, lantaran tidak memiliki anggaran untuk memberikan bantuan sosial kepada warganya.

"Kami dapat laporan dari Menko PMK, ternyata DKI yang tadinya cover 1,1 juta warganya, mereka tidak punya anggaran dan minta pemerintah pusat yang covering terhadap 1,1 juta warga," ujar Sri Mulyani, Rabu (6/5).

3. Pemprov DKI Jakarta mengaku mampu memasok bansos bagi 1,1 juta warga

Menkopolhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani hadir dalam acara Gerakan Suluh Kebangsaan (IDN Times/Margith Juita Damanik)

Menurut Sri Mulyani, Pemprov DKI Jakarta sempat mengaku sanggup berbagi dengan pemerintah pusat untuk memberikan bantuan sosial kepada seluruh warganya.

"Jadi tadinya 1,1 juta adalah DKI dan sisanya 3,6 juta pemerintah pusat, sekarang semuanya diminta cover oleh pemerintah pusat," ujar Sri Mulyani.