Menko Yusril Terbang ke Jepang, Bahas Reformasi Polri hingga OECD
- Yusril bahas reformasi Polri dengan Jepang, siap mendukung proses reformasi kepolisian di Indonesia.
- Yusril bahas restrukturasi kelembagaan di Indonesia setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 139 dan 142 Tahun 2024.
- Yusril sebut kerja sama dengan Japan Patent Office (JPO) langkah penting dalam memperkuat ekosistem inovasi Indonesia.
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, melaksanakan kunjungan kerja ke Jepang.
Ada sejumlah hal yang dibahas, seperti kerja sama bidang Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), keanggotaan di Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) hingga reformasi kepolisian.
Pertemuan dilakukan dengan Japan International Cooperation Agency (JICA), Japan Patent Office (JPO), dan dengan Menteri Kehakiman Jepang, Hiraguchi Hiroshi, di kantor masing-masing kawasan pusat pemerintahan di Tokyo.
1. Yusril bahas reformasi Polri dengan Jepang
Dalam pertemuan dengan Menteri Kehakiman Jepang, Yusril memaparkan perkembangan reformasi hukum dan reformasi kepolisian di Indonesia. Menurutnya, Jepang siap memberikan dukungan.
"Jepang mengikuti dengan seksama proses reformasi kepolisian di Indonesia dan menyatakan kesiapan untuk mendukung melalui mekanisme pelatihan, pertukaran informasi, dan peningkatan kapasitas," ujar Yusril, mengutip keterangan tertulis, Selasa (18/11/2025).
Yusril mengatakan, pengalaman Jepang dalam membangun sistem kepolisian yang profesional, responsif, dan berbasis pelayanan publik, dapat menjadi rujukan penting bagi Indonesia.
"Meskipun kedua negara memiliki perbedaan karakteristik, tidak ada hambatan untuk saling belajar dan berbagi pengalaman," ujarnya.
2. Yusril bahas restrukturasi kelembagaan di Indonesia
Dalam pertemuan dengan JICA, Yusril menyampaikan perkembangan restrukturisasi kelembagaan di Indonesia setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 139 dan 142 Tahun 2024. Restrukturisasi tersebut memisahkan fungsi Kementerian
Hukum dan HAM ke dalam tiga kementerian baru yang kini berada di bawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas.
"Kemenko Kumham Imipas memiliki mandat untuk memastikan adanya sinkronisasi, dan integrasi kebijakan lintas kementerian sesuai arah pembangunan nasional," ujar Yusril.
3. Yusril sebut kerja sama dengan JPO langkah penting
Dalam pertemuan dengan Japan Patent Office (JPO), Yusril menekankan, kekayaan intelektual merupakan salah satu pilar strategis dalam peningkatan daya saing nasional. Jepang tercatat sebagai pemohon paten asing terbesar di Indonesia sejak 1991, serta memiliki sistem perlindungan KI yang sangat maju.
"Kolaborasi dengan JPO merupakan langkah penting dalam memperkuat ekosistem inovasi Indonesia," ujar Yusril.
