Menkominfo: Media yang Kredibel Tidak Akan Menyampaikan Hoaks

Hoaks bermunculan jelang Pemilu 2024. Budi menyatakan, Kemenkominfo mencatat, hoaks merupakan masalah inti di Pemilu 2024. 

Selama November 2023, tercatat 39 hoaks terkait kampanye politik. Sementara dari Juli hingga 26 November 2023, tercatat 96 hoaks kampanye.

“Kita mengharapkan dan menghimbau jangan ada hoaks, fitnah, dan jangan merendahkan martabat orang lain,” ujar Budi.

Ia mengingatkan, demokrasi masyarakat akan meningkat jika hoaks dan fitnah tak ada. Budi mengimbau pasangan capres dan cawapres tak saling tuduh, tetapi beradu ide atau program agar masyarakat bisa memilih dengan bijak.

Sebagai Menkominfo, Budi sadar betapa pentingnya menjaga ruang digital tetap sehat. Partisipasi masyarakat di media sosial dan perkembangan teknologi, membuat sebuah isu gampang viral. 

Hal itu juga memiliki dampak negatif. Seperti membuat isu hoaks atau konten berbahaya yang berisiko mencemari nama baik seseorang bisa beredar bebas.

Budi menekankan konten hoaks yang bereda di media sosial pasti akan ditangani alat digital milik Kemenkominfo. Konten hoaks itu akan dihapus.

“Itu tanggung jawab kita. Kita gak mau ruang digital kita dipakai jadi sarana nyebut-nyebut nama tidak baik, misalnya pakai kata-kata binatang,” kata Budi.

“Wah, itu seperti Orde Baru ya,” timpal Uni Lubis.

Menurut Budi, Kominfo juga berkomitmen menjaga dan membuka ruang demokrasi yang sehat untuk masyarakat.

Pemimpin Redaksi IDN Times Uni Lubis menegaskan, media seharusnya objektif dan independen. Media tak boleh berpihak kepada salah satu pasangan calon presiden.

Uni Lubis menambahkan, siapa pun presidennya, media tak boleh memberikan cek kosong.

“Jurnalisme tidak mengenal istilah netral. Pers berpihak kepada kepentingan publik, kepada yang ditindas, yang terdiskriminasi, termasuk dalam proses pemilu,” kata Uni Lubis.

Uni memaparkan, dari awal pemilu, ruang redaksi media profesional biasanya langung memberlakukan standar operasional prosedur (SOP) peliputan pemilu. Media biasanya mengingatkan para jurnalisnya tentang SOP itu.

“Pada dasarnya meliput pemilu adalah meliput rekam jejak para calon. Ini yang harus dikejar terus oleh media. Gen Z misalnya, mencari informasi di TikTok. Jangan sampai yang terjadi di Pemilu Filipina, terulang di Indonesia. Di sana, putra mantan presiden yang dikenal diktator, menang Pemilu karena membanjiri platform TikTok dengan informasi mengenai masa kejayaan ayah sang presiden terpilih. Gen Z belum lahir saat sang diktator berkuasa,” kata Uni Lubis.

Uni Lubis mengingatkan, tujuan politik adalah kekuasaan. 

“Tujuan politik itu adalah kekuasaan. Begitu dia sudah ada di kekuasaan, dia bisa melakukan apa saja. Yang tadinya nampak santun bergembira, bergaul dengan orang muda, jika menang dan berkuasa, bisa muncul watak aslinya. Oleh karena itu, penting bagi media menjalankan peran watchdog yang memang mengawasi kekuasaan,” ujar Uni Lubis.

Pada era ini, anak muda mencari informasi terkait pemilu di media sosial. Sehingga, media profesional kian penting, memastikan kontek cek fakta untuk melawan hoaks, dan verifikasi tsunami informasi.