Menkumham: Pemisahan Kementerian Itu Wewenang Presiden Terpilih

25 Sep 2024, 14:15 WIB

Menkumham RI Supratman Andi Agtas bicara kelanjutan RUU Pilkada. (IDN Times/Amir Faisol)

Jakarta, IDN Times - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas menjelaskan, pihaknya belum menerima informasi soal wacana pemisahan di lingkungan Kemenkumham, contohnya seperti Kementerian HAM. Termasuk di era pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Saya belum mendengar itu, tetapi kan itu kewenangan sepenuhnya sama presiden terpilih menyangkut soal nomenklatur kementerian negara yang akan diumumkan oleh beliau nanti di 20 atau 21 Oktober,” katanya, saat ditemui usai di kantor Kemenkumham, Kuningan, Jakarta, Rabu (25/9/2024).

1. Belum ada pembahasan perubahan nomenklatur Kementerian

Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas (IDN Times/Lia Hutasoit)

Dia mengatakan belum ada pembahasan dari Kemenkumham terkait pemisahan kementerian yang kini dipimpinnya itu secara internal. Perubahan nomenklatur kementerian katanya akan jadi kapabilitas presiden terpilih.

“Kita belum ke arah sana, ya, karena itu menjadi domain nanti presiden terpilih,” katanya.

2. Kadang dibahas di forum non-formal

Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas (IDN Times/Lia Hutasoit)

Walaupun politikus Partai Gerindra itu mengatakan belum ada pembahasan internal, tetapi sudah ada pembahasan yang non-formal terkadang dibahas.

“Bahas-bahas non-formal kadang kita bahas, tapi belum menjadi bahasan,” kata dia.

3. Jumlah kementerian di kabinet Prabowo-Gibran dirumorkan jadi 44 kursi

Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad di Plataran Senayan, Jakarta Pusat. (IDN Times/Santi Dewi)

Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, buka suara terkait jumlah kementerian di kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurutnya, pihaknya masih mensimulasikan jumlah kementerian di kabinet baru nanti.

Dasco menyampaikan, finalisasi jumlah kementerian di kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran baru akan selesai H-7 atau H-5 pelantikan.

Pernyataan ini sekaligus menjawab rumor bahwa jumlah kementerian di kabinet Prabowo-Gibran akan bertambah dari 34 menjadi 44 kursi.

"Kita juga masih melakukan simulasi, mungkin nomenklatur maupun orang itu baru akan final h-7 atau h-5 atau kali mungkin begitu," kata Dasco.