Menteri Bayangan Desak Pemerintah Tetapkan Karhutla Bencana Nasional

Lebih lanjut, Iqbal mengatakan dengan adanya pengakuan dari pemerintah bahwa karhutla tahun ini lebih luas dan parah dibandingkan situasi 11 tahun lalu, bakal mendorong sumber daya yang dikirim untuk memadamkan api lebih besar. Apalagi karhutla berlangsung selama 24 jam bila tak dipadamkan.

"Situasi saat ini (karhutla) sebenarnya sangat parah. Saya berharap kita tidak bermain-main dalam situasi bencana hanya untuk menjaga citra presiden atau pemerintah bahwa mereka sudah berbuat," katanya.

Di sisi lain, Iqbal juga mendesak adanya upaya penegakan hukum terhadap pihak yang melakukan pembakaran secara sengaja. Penegakan hukum juga harus diterapkan kepada pihak yang mengeluarkan izin untuk membuka lahan di kawasan gambut.

"Kita kan selalu bilang 'udah lah dalam kondisi bencana seperti ini jangan saling menyalahkan.' Lho, justru harus kita cari (siapa yang salah), supaya kita tahu salahnya di mana. Pembukaan lahan gambut ini kan yang memberikan izin siapa? Pasti kan pemerintah lewat Kementerian Kehutanan," tutur dia.

Ketika kawasan gambut menjadi kering lantaran ditanami pohon akasia maka harus ada yang bertanggung jawab. Pemberi izin, kata Iqbal, punya tanggung jawab untuk melakukan pengawasan dari hulu hingga ke hilir.

Sementara, Menteri Kesehatan Bayangan, Irma Hidayana mendorong pemerintah untuk membuka data dampak karhutla. Data yang dibutuhkan untuk dibuka ke publik antara kepekatan asap (PM2.5), jumlah warga terdampak setiap hari hingga kondisi udara di wilayah tersebut.

Irma mengacu kepada situasi ketika terjadi pandemik COVID-19. Ketika itu pemerintah memperbarui data mengenai jumlah korban setiap hari.

"Dulu kan ketika COVID-19, publik selalui di-update pukul 16.00 WIB soal jumlah kasus baru, yang meninggal berapa, dan yang sembuh berapa. Data ini penting supaya upaya pemerintah dan warga bantu warga, kita bisa membantu," ungkap Irma di dalam rapat Kabinet Bayangan secara virtual.

Badan Nasional dan Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan informasi secara reguler mengenai karhutla. Tetapi, mayoritas mengenai luas wilayah yang masih terbakar. Jumlah warga yang terdampak disampaikan ketika mengundang narasumber dai Kementerian Kesehatan.

"Tanpa ketiadaan data yang jelas, masyarakat tidak bisa ikut membantu untuk memasok masker, gotong royong, menaruh sensor untuk bisa mengetahui skala ketebalan asap dan karbon monoksida," tutur dia.

Irma pun mendorong pemerintah untuk membuat dashboard berisi situasi, tingkat keparahan karhutla, jenis bantuan yang dibutuhkan, dan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah.

"Poin penting lainnya yakni pengakuan dari pemerintah bahwa mereka tidak sanggup. Dengan begitu, bisa terbuka bantuan dan gotong royong," tutur dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman mengatakan, pemerintah telah maksimal untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Meskipun, di lapangan, tantangan yang dihadapi tidak semudah yang dibayangkan.

“Prajurit TNI, kepolisian, Manggala, dan petugas lain dari pemerintah daerah, bahkan melibatkan masyarakat, ini sudah all out-lah untuk menangani kebakaran hutan ini,” ungkap Dudung ketika memberikan keterangan di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat pada Senin, 19 Oktober 2026.

Pemerintah juga mengerahkan berbagai peralatan dan teknologi untuk mendukung penanganan karhutla. Teknologi dari Brasil hingga hasil pengembangan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) turut dimanfaatkan.

"Hutan kita sangat luas, penanganan-penanganan ini tidak seperti apa yang kita bayangkan. Seakan-akan pemerintah ini tidak berbuat," ujarnya.

“Upaya-upaya itu sudah dilaksanakan, korban juga banyak yang berjatuhan untuk menangani ini, dan kita masih terus bisa melakukan,” imbuhnya.