Menteri Hukum: Prabowo Minta Jangan Banyak Buat Undang-Undang
Jakarta, IDN Times - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas melantik sejumlah pejabat di Kementerian Hukum. Usai pelantikan, dia mengungkapkan pesan Presiden Prabowo Subianto untuknya, dalam memimpin kementeriannya.
"Pesannya jangan terlalu banyak melahirkan undang-undang" ujar Supratman saat ditemui di Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, Jumat (15/11/2024).
1. Supratman sebut Prabowo ingin kebijakan wujudkan cia-cita Indonesia Emas 2045
Supratman menjelaskan, Prabowo lebih mengutamakan bagaimana Kementerian Hukum bisa membantu mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Sehingga kebijakan hukum harus bertujuan untuk mencapai cit-cita tersebut.
"Kita berharap semua regulasi yang kita hasilkan mengarah ke sana," ujar politikus Partai Gerindra itu.
2. Supratman akan review berbagai aturan
Supratman mengatakan, pihaknya akan melakukan review berbagai peraturan perundang-undangan sampa ke peraturan menteri. Hal itu dilakukan untuk menyesuaikan dengan Asta cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
"Kami akan selaraskan itu," ujarnya.
3. Daftar pejabat Kementerian Hukum
Diketahui, pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memecah Kementerian Hukum dan HAM menjadi tiga, yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Kementerian Hukum yang dipimpin Menteri Supratman dan Wakil Menteri Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej, kini hanya memiliki tiga Direktorat Jenderal yakni Dirjen Administrasi Hukum Umum, Kekayaan Intelektual, dan Peraturan Perundang-Undangan.
Berikut struktur Kementerian Hukum yang baru dilantik:
Sekjen Kementerian Hukum: Nico Afinta
Dirjen AHU: Widodo
Dirjen KI: Razilu
Dirjen Peraturan Perundang-Undangan: Dhahana Putra
Irjen: Reynhard Silitonga
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional: Min Usihen
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum: Andry Indrady
Kepala Badan Pengembangan SDM: Suwardani
Staf Ahli bidang Politik dan Keamanan: Andap Budhi Revianto
Staf Ahli bidang Ekonomi dan Sosial: Wisnu Nugroho Dewanto
Staf Ahli bidang Hubungan Antarlembaga dan Penguatan Reformasi Birokrasi: Sucipto
Analis Keimigrasian Ahli Utama: Lucky Agung Binarto
Pemeriksa merek Ahli Utama: Anggoro Dasananto
Penyuluh Hukum Ahli Utama: Marciana Dominika Jone
Asesor SDM Aparatur Ahli Utama: Saffar Muhammad Godam.
