Menteri Jumhur Hadiri Pre-COP31 Fiji, Dorong Aksi Iklim Global Lebih Konkret

Jumhur menjelaskan, hasil utama dari forum pemimpin dunia ini adalah diadopsinya Deklarasi Taku Pakasoa.

Deklarasi tersebut menjadi bentuk dukungan nyata masyarakat global bagi Negara- Negara Berkembang Pulau Kecil (Small Island Developing States/SIDS) dan Negara- Negara Sedang Berkembang (Least Developing Countries/LDC) dalam meningkatkan mitigasi, mengatasi dampak perubahan iklim, serta memperkuat ketahanan terhadap risiko kerugian dan kerusakan.

“Tuvalu, sebagai salah satu SIDS di kawasan Pasifik, terus menyuarakan urgensi global menghadapi ancaman kenaikan permukaan laut yang mengancam eksistensi negara-negara kepulauan kecil,” ujarnya.

Indonesia memaparkan arah kebijakan melalui kontribusi yang ditetapkan secara nasional (Nationally Determined Contribution/NDC) menuju net- zero emissions pada 2060 atau lebih cepat. Pemerintah menegaskan bahwa transisi iklim harus berjalan selaras dengan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta perlindungan kelompok rentan.

"Kami mempercepat aksi iklim di seluruh sektor ekonomi melalui FOLU Net Sink 2030, mengurangi emisi dari limbah dan metana, serta melakukan transformasi industri, baik melalui dekarbonisasi industri yang sudah ada maupun pengembangan industri rendah karbon sejak tahap perancangannya. Transisi energi kita harus berlangsung secara adil,

teratur, dan berpusat pada masyarakat, sembari memperkuat ketahanan energi, keterjangkauan, serta melindungi kelompok masyarakat yang rentan," tutur Menteri Jumhur.

Menutup rangkaian forum tersebut, Indonesia kembali menggarisbawahi bahwa kunci keberhasilan iklim global saat ini terletak pada eksekusi di lapangan.

“Persetujuan Paris menjadi kompas kita. Namun, ketika ruang untuk menjaga kenaikan suhu 1,5 derajat Celsius semakin menyempit, tugas kita adalah menjembatani komitmen global menjadi hasil nyata, dengan berpedoman pada keadilan serta prinsip tanggung jawab bersama namun berbeda sesuai kemampuan masing-masing negara (common but differentiated responsibilities)," kata Jumhur.