Menteri Jumhur Beberkan Arah Diplomasi Hijau Indonesia di Markas PBB

25 Sep 2026, 10:56 WIB

3 min read

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Indonesia mengarahkan agenda iklim untuk memperkuat ekonomi, menciptakan lapangan kerja hijau, dan melindungi masyarakat rentan.
Strateginya mencakup perlindungan hutan, pengelolaan limbah, dekarbonisasi industri, serta pengembangan energi terbarukan.
Indonesia juga mendorong adaptasi pesisir dan pembiayaan global yang adil untuk menghadapi perubahan iklim.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Prioritas apa yang paling penting dalam agenda iklim Indonesia?

Jakarta, IDN Times - Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, memaparkan ketegasan arah diplomasi hijau Indonesia di hadapan para pemimpin dunia dalam Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pada Rabu (23/9/2026).

Mewakili kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia menegaskan agenda iklim nasional dirancang langsung untuk mendongkrak ketahanan ekonomi, menciptakan lapangan kerja hijau, serta melindungi masyarakat rentan, bukan sekadar memenuhi target global.

Berbicara dalam Interactive Leaders Dialogue on Climate Action and the Just Transition pada Sidang Majelis Umum PBB ke-81, Jumhur menggarisbawahi bahwa ruang untuk menahan kenaikan suhu global di bawah 1,5 derajat Celsius semakin menyempit.

Oleh karena itu, komitmen dunia wajib diterjemahkan ke dalam eksekusi lapangan yang berlandaskan prinsip keadilan dan tanggung jawab bersama yang berimbang.

"Persetujuan Paris menjadi kompas kita. Namun, ketika ruang untuk menjaga kenaikan suhu global 1,5 derajat Celsius semakin sempit, tantangan kita adalah menjembatani komitmen global agar menjadi hasil nyata, dengan berpedoman pada keadilan serta prinsip common but differentiated responsibilities and respective capabilities,” kata Jumhur.

1. Sektor kehutanan, pengurangan metana, dan tata kelola sampah
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Mohammad Jumhur Hidayat dalam Interactive Leaders Dialogue pada Climate Summit 2026. (Dok. Kementerian LHK)
Di bawah arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia mengonversi ambisi Enhanced NDC dan Second NDC menuju target net-zero emissions pada 2060 atau lebih cepat melalui transformasi ekonomi yang menyeluruh.
Pemerintah menggerakkan aksi nyata melalui Sektor Kehutanan (FOLU Net Sink 2030) untuk memastikan serapan gas rumah kaca melampaui emisi yang dilepaskan melalui perlindungan ekosistem daratan.
Selain itu, dilakukan penguatan pada sektor limbah melalui akselerasi pengelolaan sampah dan air limbah, mempraktikkan ekonomi sirkular, serta memperkuat kapasitas tata kelola di tingkat daerah.
2. Dekarbonisasi industri dan transisi rnergi berkelanjutan
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Mohammad Jumhur Hidayat dalam Interactive Leaders Dialogue pada Climate Summit 2026. (Dok. Kementerian LHK)
Langkah strategis berikutnya mencakup dekarbonisasi industri melalui penggabungan transisi industri lama dengan pembangunan pabrik rendah karbon baru yang didukung penerapan Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS) secara bertanggung jawab.
Pemerintah juga mendorong ekspansi masif energi terbarukan (surya dan panas bumi), mengamankan ketahanan energi nasional melalui mandatori biodiesel B50, serta membangun ekosistem kendaraan listrik demi mendongkrak nilai tambah domestik.
"Transisi kita harus adil, tertib, dipimpin oleh negara, dan berpusat pada rakyat. Transformasi energi harus memperkuat ketahanan dan keterjangkauan energi, menciptakan pekerjaan hijau yang layak dan nilai tambah lokal, serta melindungi masyarakat rentan," kata Menteri Jumhur.
3. Mitigasi, adaptasi infrastruktur pesisir, dan desakan pembiayaan gobal berkeadilan
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Mohammad Jumhur Hidayat dalam Interactive Leaders Dialogue pada Climate Summit 2026. (Dok. Kementerian LHK)
Sebagai negara kepulauan yang berhadapan langsung dengan ancaman perubahan iklim, Indonesia menekankan pentingnya strategi adaptasi yang berjalan paralel dengan mitigasi.
Pembangunan infrastruktur pesisir seperti Giant Sea Wall di pantai utara Jawa dipadukan secara strategis dengan perlindungan serta restorasi hutan mangrove demi mengamankan ruang hidup masyarakat pesisir.
Namun, transformasi berskala masif ini membutuhkan dukungan pembiayaan global yang adil, terjangkau, dan mudah diakses—mulai dari pemetaan risiko, penyediaan teknologi, hingga peningkatan kapasitas daerah.
Indonesia juga mendesak penguatan instrumen loss and damage guna melindungi negara berkembang dari terjangan cuaca ekstrem, serta menuntut kemajuan konkret dalam pemenuhan target New Collective Quantified Goal on Climate Finance (NCQG) menjelang COP31 UNFCCC di Antalya, Türkiye.
"Indonesia siap memperdalam kemitraan yang mampu mengubah ambisi iklim menjadi pembangunan nyata, peluang ekonomi, dan ketahanan bagi semua," kata Menteri Jumhur.