ilustrasi badak Jawa di Ujung Kulon (ujungkulon.net)
Indonesia sudah memiliki RPPLH Nasional yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya dalam Pasal 33, 34, 37, dan Lampiran III).
Sesuai amanat Pasal 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, RPPLH menjadi dasar pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. RPPLH juga menjadi acuan bagi pembangunan jangka panjang dan menengah serta kebijakan sektoral.
Analisis spasial Kebijakan, Strategi, dan Program (KSP) RPPLH Nasional menunjukkan 61.023,12 hektare atau 99,86 persen dari wilayah analisis TNUK seluas 61.107,95 hektare diarahkan sebagai Wilayah Indikatif Fungsi Lingkungan Hidup yang Dilindungi.
Untuk Provinsi Banten secara keseluruhan, 53,95 persen wilayah diarahkan untuk pemanfaatan sumber daya alam secara optimum, 29,99 persen untuk pemeliharaan dan pemulihan kualitas lingkungan, 15,88 persen untuk perlindungan fungsi lingkungan, dan 0,18 persen untuk pencadangan sumber daya alam.
“Data ini menunjukkan bahwa pemanfaatan dan perlindungan tidak perlu dipertentangkan, karena masing-masing punya ruangnya. Arahan pemanfaatan optimum bukan izin untuk memanfaatkan tanpa batas,” pungkas Menteri Jumhur.
Diketahui, TNUK adalah habitat alami terakhir Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus). Spesies ini berstatus Kritis (Critically Endangered), dengan populasi liar kurang dari 50 individu yang hanya bertahan di satu kawasan.
Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perilaku dan kebutuhan habitat Badak Jawa sangat spesifik. Karena itu, perlindungannya harus menjaga keutuhan habitat sekaligus keterhubungan ekosistem darat, pesisir, dan perairan di sekitarnya.
Aktivitas pertambangan dapat menekan ekosistem lewat kebisingan, getaran, sedimentasi, pencemaran, perubahan kualitas perairan, dan bertambahnya aktivitas manusia.
Saat ini belum ada kegiatan pertambangan di lokasi WUP tersebut, dan belum ada pula pengukuran dampak langsungnya terhadap Badak Jawa. Meski begitu, KLH menilai risiko ini harus diperhitungkan sejak tahap perencanaan karena nilai konservasi kawasan sangat tinggi dan populasi spesiesnya sangat terbatas.