BEM SI Ingatkan Kegaduhan Isu Wapres Jangan Kaburkan Penderitaan Rakyat

BEM SI mengingatkan agar isu politik elite, termasuk pengunduran diri wakil presiden, tidak mengalihkan perhatian dari persoalan kemanusiaan.
Persoalan yang disoroti meliputi pemulihan pascabencana, kebakaran hutan dan lahan, serta konflik dan pengungsian di Papua.
Yofi meminta pemerintah memprioritaskan perlindungan rakyat dan memperingatkan potensi krisis legitimasi jika penderitaan masyarakat terus diabaikan.
Jakarta, IDN Times – Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (Korpus BEM SI), Andira Yofi Sulendra, mengingatkan agar kegaduhan politik di tingkat elite, termasuk isu pengunduran diri Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, tidak mengalihkan perhatian publik dari persoalan kemanusiaan yang masih dihadapi masyarakat.
Menurut Yofi, dinamika politik nasional, mulai dari pengunduran diri pejabat negara, persoalan hukum yang menyeret lingkaran kekuasaan, hingga tarik-menarik kepentingan politik, memang penting untuk diawasi. Namun, perhatian publik tidak boleh hanya tersedot pada persoalan perebutan dan pergantian kekuasaan.
Yofi menyoroti masih banyak persoalan yang membutuhkan kehadiran nyata negara, seperti pemulihan pascabencana di Sumatra, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan serta Papua Selatan, hingga persoalan konflik dan pengungsian di Papua.
"Kita sedang berbicara tentang manusia, bukan sekadar angka dalam laporan," kata Yofi dalam pernyataan tertulisnya, Kamis (19/11/2026).
1. BEM SI ingatkan persoalan kemanusiaan belum selesai

Demo BEM SI terkait satu tahun Prabowo-Gibran di kawasan Monas, Jakarta, Senin (20/10/2025). (IDN Times/Yosafat Diva Bayu) Yofi mengatakan, masyarakat di sejumlah wilayah Sumatra masih menghadapi pekerjaan besar dalam pemulihan pascabencana. Bahkan, pada November 2026, banjir kembali berdampak pada sejumlah wilayah di Aceh.
Berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), ribuan keluarga terdampak banjir di Aceh Singkil dan Aceh Tamiang. Sementara di Aceh Selatan, sejumlah permukiman juga masih tergenang.
Menurut Yofi, kondisi tersebut menunjukkan persoalan kebencanaan dan perlindungan masyarakat belum bisa dianggap selesai.
Selain itu, karhutla di Kalimantan kembali mengingatkan pentingnya evaluasi tata kelola lingkungan. Persoalannya bukan hanya mengenai titik api, melainkan juga perlindungan kawasan hutan, tanggung jawab pemegang konsesi, kualitas udara, kesehatan masyarakat, hingga keberlanjutan ruang hidup.
Situasi serupa juga terjadi di Papua Selatan. BNPB sebelumnya melaporkan ratusan hektare lahan terdampak kebakaran hutan dan lahan, meskipun pemerintah daerah kemudian menyampaikan kebakaran mulai mereda setelah hujan turun.
Di luar persoalan lingkungan, Papua juga masih menghadapi persoalan kemanusiaan akibat konflik dan pengungsian. Komnas HAM bahkan telah mendorong pemerintah memprioritaskan perlindungan warga sipil, pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, serta pendekatan dialogis dalam penyelesaian konflik.
"Persoalan-persoalan tersebut tidak boleh diperlakukan sebagai berita musiman yang hanya mendapatkan perhatian ketika sedang ramai diperbincangkan," ujarnya.
2. Peringatan darurat bukan sekadar ekspresi kemarahan

Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mulai memadati gerbang utama Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/9/2025). (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa) Yofi menilai, penderitaan masyarakat di berbagai wilayah tidak boleh tenggelam oleh perdebatan politik di pusat kekuasaan. Sebab, ada keluarga yang kehilangan tempat tinggal, anak-anak kehilangan akses pendidikan, hingga masyarakat yang harus menghadapi ancaman kesehatan dan kehilangan sumber penghidupan.
Yofi juga menyinggung pentingnya makna peringatan darurat yang selama ini muncul sebagai ekspresi keresahan masyarakat. Menurutnya, peringatan darurat bukan sekadar simbol atau ekspresi kemarahan di media sosial. Lebih dari itu, peringatan tersebut merupakan pengingat bahwa ada persoalan mendasar yang membutuhkan perhatian bersama.
"Kita berhak marah ketika keselamatan manusia seolah ditempatkan di urutan kesekian. Kita berhak mempertanyakan kebijakan negara dan menuntut pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan," kata dia.
Yofi menegaskan, mengawasi kekuasaan merupakan bagian dari demokrasi. Namun, memastikan negara hadir untuk menyelamatkan dan melindungi rakyat merupakan tujuan yang lebih mendasar dari keberadaan kekuasaan itu sendiri.
Karena itu, Presiden dan seluruh penyelenggara negara diminta memastikan penanganan persoalan kemanusiaan menjadi prioritas. Pemerintah juga perlu mempercepat pemulihan wilayah terdampak, memastikan distribusi bantuan tepat sasaran, memperkuat perlindungan lingkungan, serta menjamin keselamatan warga sipil di wilayah konflik.
3. BEM SI ingatkan potensi krisis legitimasi

Massa BEM SI menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9/2025). (IDN Times/Yosafat Diva Bayu). Di sisi lain, Yofi mengingatkan, persoalan politik dan hukum tetap harus diselesaikan melalui mekanisme yang transparan, akuntabel, serta tidak mengorbankan prinsip demokrasi.
Dia menilai, ketika penderitaan masyarakat terus diabaikan dan saluran aspirasi tidak lagi dipercaya, ketidakpercayaan publik berpotensi berkembang menjadi krisis legitimasi.
Dalam situasi tersebut, bukan tidak mungkin muncul gelombang pembangkangan sipil sebagai bentuk ekspresi kekecewaan masyarakat. Menurutnya, kondisi ini harus menjadi peringatan serius bagi pemerintah untuk mengedepankan keterbukaan, tanggung jawab, dan keberpihakan kepada rakyat.
"Kami tidak sedang mengatakan bahwa dinamika politik tidak penting. Kami sedang mengingatkan bahwa politik seharusnya tidak kehilangan tujuan kemanusiaannya," ujarnya.
Yofi pun mengingatkan agar masyarakat tidak terlalu sibuk memperdebatkan siapa yang sedang menduduki, meninggalkan, atau mempertahankan kekuasaan, sementara masih banyak rakyat yang berjuang mempertahankan kehidupannya.
"Jangan sampai kita terlalu sibuk membicarakan siapa yang sedang menduduki, meninggalkan, atau mempertahankan kekuasaan, sementara ada rakyat yang sedang berjuang mempertahankan kehidupannya," kata dia.
Dia menegaskan, keberhasilan sebuah negara tidak semata-mata diukur dari stabilitas kekuasaan, tetapi juga kemampuannya melindungi kehidupan dan martabat rakyat.
"Sekali lagi, ini peringatan darurat. Bukan tentang siapa yang sedang berkuasa, melainkan tentang siapa yang harus diselamatkan. Jangan biarkan kegaduhan elite menenggelamkan jeritan rakyat," imbuhnya.



























