Pasar Karbon COP31 Paviliun RI Ditutup, 5 Negara Minati 159 Ribu Ton

CarbonNex di Paviliun Indonesia pada COP31 mempresentasikan 30 proyek dari 17 pengembang kepada calon pembeli.
Investor dari lima negara menunjukkan ketertarikan terhadap 159 ribu ton karbon.
Indonesia mencatat tiga kesepakatan dan memperkuat integrasi sistem registri karbon nasional serta internasional.
Antalya, IDN Times - Gelaran bursa karbon CarbonNex di Paviliun Indonesia dalam ajang COP31 resmi ditutup setelah berlangsung selama dua pekan. Rangkaian acara ini menjadi kelanjutan dari inisiatif serupa yang sebelumnya digelar di Brasil untuk mempertemukan pengembang proyek hijau tanah air dengan investor global.
Selama 10 hari pelaksanaan efektif, tercatat ada 30 proyek dari 17 pengembang (developer) asal Indonesia yang dipresentasikan di hadapan para calon pembeli. Sektor yang ditawarkan mencakup perhutanan, energi, agrikultur, pengelolaan sampah, hingga enam proyek dari sektor Blue Carbon.
"Jadi selain itu ada juga investor atau potential buyer yang mengajukan interest mungkin ya, ketertarikan dari lima negara untuk 159 ribu ton," ujar Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH) Diaz Hendropriyono saat memberikan keterangan pers usai penutupan acara di Antalya Expo, Turki, Kamis (19/11/2026).
1. Tiga kesepakatan strategis resmi diteken, termasuk proyek dengan Norwegia

Indonesia dan Norwegia sepakat menandatangani Memorandum of Political Agreement (MoPA) atau nota kesepahaman politik terkait jual beli karbon di COP31 Antalya. (IDN Times/Irfan Fathurohman) Selain minat pembelian karbon dari lima negara, paviliun Indonesia juga mencatatkan penandatanganan tiga kesepakatan penting.
Kerja sama tersebut meliputi kolaborasi antara Pertamina dan Inhutani, proyek di Rangkong Basaken bersama PGM Unilever terkait pengembangan biometana, serta kerja sama PT PLN (Persero) dengan Global Green Growth Institute (GGGI).
Kesepakatan PLN dan GGGI tersebut merupakan bagian dari skema perdagangan karbon Artikel 6.2 dengan Norwegia.
Kerja sama ini difokuskan pada pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung bersama Kementerian Energi dengan target penurunan emisi sebesar 12 juta ton hingga tahun 2038.
"Yang PLN itu berapa ya? 2,94 miliar dolar AS ini yang dengan PLN, ya termasuk juga untuk melalui JETP. JETP itu 1,1 miliar dolar AS," beber Diaz.
2. Perkuat kerja sama bilateral dengan Jepang, Korea Selatan, dan Singapura

Indonesia dan Norwegia melanjutkan kerja sama di bidang perlindungan hutan dan penanganan perubahan iklim. (IDN Times/Irfan Fathurohman) Melalui kerangka Indonesia Climate and Carbon Partnership, pemerintah juga mengamankan dukungan teknis dan penyiapan dari berbagai mitra internasional. Hal ini krusial untuk mematangkan implementasi perdagangan karbon lintas negara yang lebih luas di masa mendatang.
Setelah merampungkan Mutual Recognition Agreement (MoPA) dengan Norwegia, pemerintah Indonesia bersiap mengeksekusi kerja sama serupa dengan beberapa negara mitra di kawasan Asia pada tahun depan.
"PR selanjutnya adalah kami sudah punya kerja sama dengan Jepang, dengan Korea Selatan, dan juga dengan Singapura. Dan dukungan-dukungan itu adalah dalam rangka mempersiapkan dengan kementerian dan sektor lainnya. Itu yang menjadi tindak lanjut kita dalam 2027 untuk kerja sama," ungkap Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon (PPIK-NEK) KLH, Haryo Pambudi.
3. Integrasi sistem registri karbon nasional dan internasional

Peluncuran tiga proyek karbon biru di Pviliun Indonesia dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 COP31 di Antalya, Turki, Selasa (17/11/2026). (IDN Times/Irfan Fathurohman) Untuk menjamin integritas dan transparansi perdagangan karbon, Indonesia telah meluncurkan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK). Peluncuran sistem domestik ini bertepatan dengan diresmikannya registri internasional untuk kerja sama antarnegara pada ajang COP31 tahun ini.
Langkah ini memastikan perdagangan karbon Indonesia memenuhi standar global sekaligus selaras dengan komitmen iklim nasional, baik dalam Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) maupun Second NDC periode 2031–2035 yang telah diserahkan kepada UNFCCC.
"Itu yang nanti akan memperkuat bagaimana kita interoperability antara sistem registri di nasional dengan sistem registri di internasional," kata Haryo.

























