Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

Menteri Jumhur Surati Bahlil, Tolak Aktivitas Tambang di Ujung Kulon

4 min read
Menteri Jumhur Surati Bahlil, Tolak Aktivitas Tambang di Ujung Kulon
Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat (IDN Times/Irfan Fathurohman)
  • Jumhur Hidayat menyurati Bahlil Lahadalia agar WUP di perairan sekitar TNUK dikeluarkan dari wilayah usaha tambang.

  • KLH mendorong verifikasi spasial dan ekologis, sementara tindak lanjut pemanfaatan lokasi dipersoalkan diminta ditahan selama evaluasi.

  • RPPLH Nasional mengarahkan 99,86 persen wilayah analisis TNUK sebagai Wilayah Indikatif Fungsi Lingkungan Hidup yang Dilindungi.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, menyurati Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia agar mengevaluasi Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026.

Jumhur meminta agar Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, dikeluarkan dari wilayah usaha tambang.

Tujuannya melindungi habitat alami terakhir Badak Jawa sejak tahap perencanaan, sebelum ada aktivitas apa pun di kawasan tersebut.

“Pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh mengorbankan integritas ekosistem dan kelangsungan hidup spesies yang merupakan kekayaan hayati bangsa sekaligus warisan dunia,” kata Jumhur pada peringatan Hari Pohon Sedunia di kawasan Angke Kapuk, Jakarta Barat, Kamis (19/11/2026).

  1. 1. Ujung Kulon harus dikeluarkan dari WUP

    5 Bukti Keindahan Taman Nasional Ujung Kulon Banten (tnujungkulon.menlhk.go.id)
    5 Bukti Keindahan Taman Nasional Ujung Kulon Banten (tnujungkulon.menlhk.go.id)

    Jumhur menjelaskan, perairan TNUK perlu dikeluarkan dari WUP supaya tidak ada kegiatan lanjutan seperti survei, yang dapat mengusik ketenangan Badak Jawa, satwa bercula satu yang menjadi kebanggaan Indonesia.

    Sebagai langkah lanjutan, KLH mendorong verifikasi spasial dan ekologis secara terpadu bersama kementerian/lembaga terkait.

    Caranya dengan menumpangtindihkan koordinat WUP dengan batas TNUK, kawasan konservasi laut, arahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), serta rencana tata ruang darat dan laut.

    Selama evaluasi berjalan, tindak lanjut pemanfaatan di lokasi yang dipersoalkan diminta ditahan sampai hasilnya jelas, sesuai kewenangan masing-masing instansi.

    KLH siap menyediakan data, kajian, dan pertimbangan teknis agar kebijakan pemanfaatan sumber daya alam tetap sejalan dengan perlindungan lingkungan hidup.

    Menteri Jumhur juga menegaskan sikap KLH/BPLH sebagai pemegang kewenangan persetujuan lingkungan.

    “Termasuk bila PT ANTAM mendapat izin menambang di perairan TNUK itu, maka saya selaku Menteri LH tidak akan memberi persetujuan lingkungannya,” kata Menteri Jumhur.

  2. 2. Penetapan WUP bukan izin tambang

    potret badak jawa atau badak bercula satu di Taman Nasional Ujung Kulon (KSDAE Menlkh/Toby Nofwan)
    potret badak jawa atau badak bercula satu di Taman Nasional Ujung Kulon (KSDAE Menlkh/Toby Nofwan)

    Jumhur menegaskan, penetapan WUP adalah bagian dari perencanaan wilayah pertambangan, bukan izin menambang. Penetapan ini tidak otomatis memberi hak untuk eksplorasi maupun eksploitasi.

    Setiap rencana kegiatan tetap harus melewati beberapa lapis pengaman:

    1. Kesesuaian ruang. Untuk daratan diperlukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Untuk ruang laut diperlukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk kawasan hutan diperlukan persetujuan sektoral dari Kementerian Kehutanan.

    2. Perlindungan kawasan hutan konservasi. Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan beserta perubahannya menyatakan kawasan hutan hanya boleh dipakai untuk pembangunan di luar kehutanan pada hutan produksi dan hutan lindung.

    Ketentuan ini diperkuat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2021. Artinya, WUP di dalam kawasan hutan konservasi tidak dapat memperoleh persetujuan perizinan tambang.

    3. Perlindungan kawasan konservasi laut. Pasal 111 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang membatasi pemberian KKPRL bagi pertambangan terbuka, dengan pengecualian terbatas sebagaimana diatur dalam ayat (6).

    4. Persetujuan lingkungan. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 menjadikan persetujuan lingkungan sebagai syarat sebelum perizinan berusaha diterbitkan. Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) baru bisa dimulai setelah persetujuan KKPR sektor terbit.

    AMDAL mengkaji daya dukung dan daya tampung lingkungan, kondisi hidrologi dan kualitas air, keanekaragaman hayati dan habitat satwa dilindungi, ekosistem pesisir dan laut termasuk potensi sedimentasi, serta dampak terhadap masyarakat.

    “Persetujuan lingkungan bukan alat untuk melegalkan kegiatan yang melanggar tata ruang atau dilarang aturan sektoral,” kata dia.

  3. 3. RPPLH Nasional: 99,86 persen wilayah Ujung Kulon diarahkan untuk dilindungi

    ilustrasi badak Jawa di Ujung Kulon (ujungkulon.net)
    ilustrasi badak Jawa di Ujung Kulon (ujungkulon.net)

    Indonesia sudah memiliki RPPLH Nasional yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya dalam Pasal 33, 34, 37, dan Lampiran III).

    Sesuai amanat Pasal 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, RPPLH menjadi dasar pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. RPPLH juga menjadi acuan bagi pembangunan jangka panjang dan menengah serta kebijakan sektoral.

    Analisis spasial Kebijakan, Strategi, dan Program (KSP) RPPLH Nasional menunjukkan 61.023,12 hektare atau 99,86 persen dari wilayah analisis TNUK seluas 61.107,95 hektare diarahkan sebagai Wilayah Indikatif Fungsi Lingkungan Hidup yang Dilindungi.

    Untuk Provinsi Banten secara keseluruhan, 53,95 persen wilayah diarahkan untuk pemanfaatan sumber daya alam secara optimum, 29,99 persen untuk pemeliharaan dan pemulihan kualitas lingkungan, 15,88 persen untuk perlindungan fungsi lingkungan, dan 0,18 persen untuk pencadangan sumber daya alam.

    “Data ini menunjukkan bahwa pemanfaatan dan perlindungan tidak perlu dipertentangkan, karena masing-masing punya ruangnya. Arahan pemanfaatan optimum bukan izin untuk memanfaatkan tanpa batas,” pungkas Menteri Jumhur.

    Diketahui, TNUK adalah habitat alami terakhir Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus). Spesies ini berstatus Kritis (Critically Endangered), dengan populasi liar kurang dari 50 individu yang hanya bertahan di satu kawasan.

    Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perilaku dan kebutuhan habitat Badak Jawa sangat spesifik. Karena itu, perlindungannya harus menjaga keutuhan habitat sekaligus keterhubungan ekosistem darat, pesisir, dan perairan di sekitarnya.

    Aktivitas pertambangan dapat menekan ekosistem lewat kebisingan, getaran, sedimentasi, pencemaran, perubahan kualitas perairan, dan bertambahnya aktivitas manusia.

    Saat ini belum ada kegiatan pertambangan di lokasi WUP tersebut, dan belum ada pula pengukuran dampak langsungnya terhadap Badak Jawa. Meski begitu, KLH menilai risiko ini harus diperhitungkan sejak tahap perencanaan karena nilai konservasi kawasan sangat tinggi dan populasi spesiesnya sangat terbatas.

Related Articles

See More