Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install
For
You

Setahun Menjabat, Menteri P2MI Perkuat Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Ezri Tri Suro
It helps you see more of our articles when you search on Google
Setahun Menjabat, Menteri P2MI Perkuat Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Tepat setahun menjabat sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin terus mengakselerasi pembenahan tata kelola pekerja migran dengan menempatkan pelindungan sebagai fondasi utama, sekaligus mendorong peningkatan kualitas dan daya saing Pekerja Migran Indonesia di pasar kerja global. (Dok. KP2MI)
  • Setahun memimpin Kementerian P2MI, Mukhtarudin memperkuat pelindungan pekerja migran dari daerah asal hingga kepulangan, termasuk pencegahan penempatan nonprosedural dan TPPO bersama Polri.
  • Kementerian P2MI mendorong peralihan pekerja migran dari sektor berkeahlian rendah ke menengah-tinggi melalui pelatihan vokasi, bahasa asing, sertifikasi internasional, serta program SMK Go Global.
  • Memasuki tahun kedua, Kementerian P2MI fokus memperkuat kolaborasi lintas sektor, data pekerja migran, layanan legalitas, kompetensi, dan jaminan keamanan hukum maupun sosial.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
  • What?
    Kementerian P2MI mempercepat pembenahan tata kelola dan pelindungan pekerja migran Indonesia, termasuk pencegahan penempatan nonprosedural, peningkatan kompetensi, serta penguatan layanan dari sebelum keberangkatan hingga kepulangan.
  • Who?
    Menteri P2MI/Kepala BP2MI Mukhtarudin memimpin kebijakan tersebut, melibatkan Polri, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, dunia pendidikan, lembaga pelatihan, dunia usaha, serta perwakilan RI di luar negeri.
  • Where?
    Program dijalankan dari daerah asal pekerja migran di Indonesia hingga negara penempatan, dengan koordinasi Kementerian P2MI di Jakarta dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
  • When?
    Penguatan kebijakan disampaikan pada 8 September 2026, bertepatan setahun Mukhtarudin menjabat setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 8 September 2025.
  • Why?
    Langkah ini ditujukan melindungi pekerja migran, mencegah keberangkatan nonprosedural dan TPPO, memastikan pemenuhan hak, serta menggeser penempatan dari tenaga kerja berkeahlian rendah menuju keterampilan menengah hingga tinggi.
  • How?
    Kementerian P2MI membentuk desk khusus bersama Polri, memperkuat data, pelatihan vokasi, bahasa asing, sertifikasi internasional, program SMK Go Global, layanan legalitas, serta kolaborasi lintas sektor.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Tepat setahun menjabat sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin terus mengakselerasi pembenahan tata kelola pekerja migran dengan menempatkan pelindungan sebagai fondasi utama, sekaligus mendorong peningkatan kualitas dan daya saing Pekerja Migran Indonesia di pasar kerja global.

Mukhtarudin resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri P2MI/Kepala BP2MI pada 8 September 2025. Dalam satu tahun kepemimpinannya, kebijakan Kementerian P2MI diarahkan untuk membangun ekosistem pelindungan Pekerja Migran yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, mulai dari daerah asal, proses penempatan, selama bekerja di negara tujuan, hingga kepulangan dan pemberdayaan setelah bekerja.

"Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah tanggung jawab negara. Karena itu, pemerintah harus hadir sejak sebelum keberangkatan, selama bekerja di negara penempatan, hingga mereka kembali ke Tanah Air dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik," tutur Menteri Mukhtarudin, Selasa, 8 September 2026.

Guna menekan potensi penempatan nonprosedural serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Kementerian P2MI juga telah memperkuat sinergi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melalui pembentukan desk khusus untuk menangani kasus pekerja migran secara lebih presisi dan terukur.

"Penguatan pelindungan dari hulu menjadi perhatian penting, terutama untuk mencegah keberangkatan Pekerja Migran secara nonprosedural dan menekan risiko tindak pidana perdagangan orang (TPPO)," beber Menteri Mukhtarudin.

Menurut Mukhtarudin, pelindungan tidak dapat hanya dilakukan ketika persoalan sudah terjadi. Pemerintah perlu hadir sejak masyarakat memperoleh informasi mengenai peluang kerja di luar negeri, memastikan proses perekrutan berlangsung secara legal, memberikan pembekalan yang memadai, hingga memastikan hak-hak Pekerja Migran terpenuhi selama bekerja di negara penempatan.

1. Dorong pekerja migran naik kelas

Tepat setahun menjabat sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin terus mengakselerasi pembenahan tata kelola pekerja migran dengan menempatkan pelindungan sebagai fondasi utama, sekaligus mendorong peningkatan kualitas dan daya saing Pekerja Migran Indonesia di pasar kerja global. (Dok. KP2MI)

Di sisi lain, transformasi kualitas pekerja migran menjadi agenda strategis yang terus didorong Kementerian P2MI di bawah kepemimpinan Mukhtarudin.

Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian P2MI secara bertahap menggeser dominasi Pekerja Migran sektor domestik berkeahlian rendah (low-skilled) menuju tenaga kerja berketerampilan menengah hingga tinggi (mid-to-high skilled). Langkah strategis ini ditempuh lewat penguatan pelatihan vokasi, penguasaan bahasa asing, sertifikasi internasional, serta penguatan etos kerja.

"Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar pekerja migran tidak lagi didominasi tenaga kerja berkeahlian rendah. Peningkatan kompetensi, pelatihan vokasi, sertifikasi, penguasaan bahasa, serta penguatan etos kerja menjadi bagian penting dari upaya meningkatkan posisi tawar Pekerja Migran di pasar kerja internasional," kata Menteri Mukhtarudin.

Arah tersebut sejalan dengan visi pemerintah untuk mentransformasi penempatan Pekerja Migran dari dominasi tenaga kerja berkeahlian rendah menuju pekerja dengan keterampilan menengah hingga tinggi.

Program SMK Go Global dan Asta Mandala SMK Go Global menjadi bagian dari strategi tersebut dengan memperkuat keterhubungan antara pendidikan vokasi, pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan kebutuhan pasar kerja global.

Langkah ini diarahkan untuk memastikan keberangkatan pekerja migran bukan semata menjadi pilihan karena keterbatasan lapangan kerja di dalam negeri, tetapi juga menjadi bagian dari strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia agar mampu bersaing di tingkat global.

2. Perkuat kolaborasi lintas sektor

Tepat setahun menjabat sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin terus mengakselerasi pembenahan tata kelola pekerja migran dengan menempatkan pelindungan sebagai fondasi utama, sekaligus mendorong peningkatan kualitas dan daya saing Pekerja Migran Indonesia di pasar kerja global. (Dok. KP2MI)

Transformasi pelindungan Pekerja Migran juga membutuhkan kerja bersama lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Karena itu, Kementerian P2MI terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, kementerian/lembaga, dunia pendidikan, lembaga pelatihan, dunia usaha, hingga perwakilan RI di negara penempatan.

Kolaborasi tersebut diarahkan untuk memperkuat penyediaan informasi migrasi yang aman, memperluas akses pelatihan dan sertifikasi, memperbaiki tata kelola penempatan, serta mempercepat penanganan persoalan yang dihadapi Pekerja Migran di luar negeri.

Penguatan data pekerja migran juga menjadi bagian penting dalam membangun kebijakan pelindungan yang lebih presisi. Pemerintah membutuhkan data yang akurat mengenai keberadaan, profil, kompetensi, dan kebutuhan pekerja migran agar pelayanan serta intervensi pelindungan dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran.

"Bagi kami, keberhasilan pelindungan pekerja migran bukan hanya ketika mereka berhasil ditempatkan di luar negeri, tetapi ketika mereka bekerja secara aman, mendapatkan haknya, sejahtera bersama keluarganya, dan memiliki masa depan yang lebih baik setelah kembali ke Indonesia," ujar Menteri P2MI.

3. Memasuki tahun kedua

Tepat setahun menjabat sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin terus mengakselerasi pembenahan tata kelola pekerja migran dengan menempatkan pelindungan sebagai fondasi utama, sekaligus mendorong peningkatan kualitas dan daya saing Pekerja Migran Indonesia di pasar kerja global. (Dok, KP2MI)

Memasuki tahun kedua kepemimpinannya, Mukhtarudin menghadapi tantangan untuk memastikan berbagai fondasi transformasi yang telah dibangun dapat menghasilkan dampak yang semakin nyata bagi Pekerja Migran dan keluarganya.

"Memasuki tahun kedua, kami akan terus memperkuat kolaborasi dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, dunia pendidikan, dunia usaha, serta perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Pelindungan pekerja migran tidak bisa dilakukan sendiri, tetapi membutuhkan kerja bersama dan ekosistem yang kuat," imbuh Mukhtarudin.

Peningkatan kualitas layanan, kemudahan akses terhadap layanan legalitas, pencegahan keberangkatan nonprosedural, penguatan kompetensi, serta jaminan keamanan hukum dan sosial bagi pekerja migran tetap menjadi bagian dari agenda utama Kementerian P2MI.

"Ke depan tidak boleh ada pekerja migran yang berangkat tanpa informasi yang benar, tanpa dokumen yang valid dan tanpa kompetensi yang memadai. Pencegahan harus dimulai dari hulu agar persoalan di negara penempatan dapat kita tekan," tandas Mukhtarudin.

Transformasi tersebut, kata Menteri Mukhtarudin, pada akhirnya tidak hanya diarahkan untuk memastikan pekerja migran berangkat secara aman dan bekerja secara bermartabat, tetapi juga agar pengalaman bekerja di luar negeri mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarga sekaligus memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.

Setahun perjalanan kepemimpinan Mukhtarudin menjadi momentum untuk memastikan transformasi pelindungan pekerja migran Indonesia tidak berhenti pada kebijakan, tetapi menghadirkan manfaat nyata bagi pekerja dan keluarganya. Negara harus hadir sejak sebelum keberangkatan, selama bekerja hingga kepulangan, sehingga Pekerja Migran dapat bekerja secara aman, bermartabat, sejahtera, dan semakin berdaya saing di pasar kerja global.

“Setahun ini menjadi pijakan untuk terus melakukan pembenahan. Ke depan, kami ingin memastikan setiap pekerja migran Indonesia berangkat secara prosedural, bekerja dengan aman dan bermartabat, mendapatkan hak-haknya, serta pulang membawa kesejahteraan bagi keluarga. Inilah bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi dan meningkatkan kualitas pekerja migran Indonesia," pungkas Menteri P2MI Mukhtarudin. (WEB)

Sponsored Content: This article is a paid collaboration. While this content is sponsored, all insights, reviews, and editorial standards remain entirely our own.
Topics
MigranPekerja Migran Indonesia

Editorial Team

EditorEzri Tri Suro

Tonton lebih seru di