Menuju Bonus Demografi 2045, Lapangan Kerja dan SDM Perlu Disiapkan

Dengan maraknya perkembangan teknologi dan digitalisasi, banyak industri yang hanya fokus investasi kepada sektor padat kerja, yaitu industri yang dalam produksinya cenderung lebih banyak menggunakan mesin, dibandingkan dengan industri padat karya, yang lebih banyak menggunakan tenaga kerja manusia. 

“Inilah yang harus menjadi concern pemerintah, bahwa kepastian hukum harus dilakukan karena persaingan kita dalam industri (padat karya) ini selain dengan Vietnam, juga dengan negara-negara seperti Bangladesh, dan India,” ujar Darwoto. 

Dia menambahkan, hal ini perlu diperhatikan khususnya untuk industri-industri padat karya yang sekarang masih menjanjikan, seperti tekstil dan produk tekstil. Dengan demikian, tidak hanya investasi terhadap padat modal, tetapi juga investasi terhadap padat karya. 

Darwoto menjelaskan, apa yang dilakukan pemerintah melalui Kemenko PMK sebenarnya sudah bagus dengan adanya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Sistem Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Peraturan ini mengatur pendidikan tinggi vokasi dan pelatihan vokasi untuk menyiapkan SDM yang kompeten.

“Tetapi yang kita lihat sekarang ini, bagaimana tataran implementasinya di lapangan sampai ke level bawah,” ujar dia.

Sementara itu, Nunung menambahkan, persiapan SDM harus dimulai dari awal. Ini bisa dimulai dari pendekatan prenatal.

"Makanya ada persoalan-persoalan bagaimana menurunkan stunting, kemudian masuk pendidikan anak usia dini, PAUD dan seterusnya. SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi,” katanya.

Menurut Nunung, upaya-upaya di dalamnya setidaknya harus membuat SDM Indonesia sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Dia menambahkan, Perpres Nomor 68 Tahun 2022 memang secara khusus menekankan upaya untuk mendorong pendidikan vokasi.

Selain itu, ada juga Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. 

“Nah, dua rujukan ini menjadi penting, terutama pada saat generasi kita masuk di dalam lapangan kerja,” ujarnya. 

Intinya, kata dia, upaya mendorong pendidikan vokasi harus tetap dilakukan. Sebab, akan menghasilkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia bisnis. 

Adapun Tadjuddin berpendapatan, upaya persiapan pemerintah untuk memanfaatkan bonus demografi secara maksimal belum cukup memuaskan. Dia mengatakan bahwa masih banyak pengangguran yang terjadi, terutama pada lulusan SMK.

Dia menuturkan, semakin banyak bonus demografi dihasilkan, namun jika serapan lapangan kerja tidak seperti yang diharapkan, maka bonus demografi ini menjadi impian. 

Menurut dia, persoalan yang paling penting diperhatikan adalah investasi, baik dalam negeri maupun asing. Sebab, investasi-investasi inilah yang akan membantu menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat. 

“Tahun 2019, kalau tidak salah ada 25 industri dari China yang mau relokasi ke Asia, tapi tidak ada satu yang masuk ke Indonesia. Jadi sebetulnya itu kan peluang sekali,” ujarnya. 

Dia menambahkan bahwa ada tiga alasan mengapa investasi asing sulit masuk ke Indonesia. Pertama, masalah pengurusan izin yang memakan waktu lama. Kedua, kondisi politik Indonesia yang tidak stabil. Dan ketiga, kompetensi SDM kita belum memadai untuk mengisi peluang kerja yang berkembang.

“Saya pikir kalau kita tidak pecahkan masalah ini, dan tidak ada investasi, ya tidak ada peluang kerja,” kata dia.