Jakarta, IDN Times - Ponsel Staf PDI Perjuangan Kusnadi turut disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di dalamnya terdapat kontak bernama Sri Rejeki Hastomo dengan nomor luar negeri.
Hal ini pun dikonfirmasi ke Kusnadi dalam sidang Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Kusnadi dihadirkan sebagai saksi.
"Kalau yang nama Sri Rejeki Hastomo itu nomor siapa?" tanya Jaksa di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (8/5/2025).
"Nomor Kesekretariatan Pak," jawab Kusnadi.
Jaksa mengatakan kontak Sri Rejeki Hastomo memiliki nomor 447xxx. Jaksa menanyakan perihal nomor itu karena Kusnadi pernah berkomunikasi dengan kontak tersebut.
"Ini yang saudara tahu di Kesekretariatan Sri Rejeki Hastomo itu nomor luar negeri atau Indonesia?" tanya jaksa.
"Kurang tahu," kata Kusnadi.
"Saya izin menampilkan percakapan saudara dengan Sri Rejeki Hastomo," ucap jaksa.
"Baik. Itu ada nomor Sri Rejeki Hastomo. Nomornya tercatat 447401374259. Itu nomor Indonesia setahu saudara? Saudara ngerti gak?" ujar jaksa melanjutkan pertanyaan.
"Kurang tahu itu nomor apa. Kayanya luar negeri," jawab Kusnadi.
Kusnadi mengatakan Sri Rejeki Hastomo merupakan nama karangannya. Hal ini membuat Kusnadi kembali dicecar.
"Kenapa saudara menyimpan dengan nama Sri Rejeki Hastomo?" tanya jaksa.
"Saya terinspirasi Sri Rejekinya saja. Biar dapat rejeki," ujar Kusnadi.
"Kalau Hastomonya apa?" tanya jaksa.
"Tambahan saya saja," jawab Kusnadi.
"Apa mengacu pada Hasto?" tanya jaksa.
"Nggak," jawab Kusnadi.
"Itu nomornya memang seperti itu ya? Betul ya?" tanya jaksa.
"Iya," ujar Kusnadi.
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto didakwa telah melakukan perintangan penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus eks caleg PDIP Harun Masiku.
Pertama, Hasto diduga memerintahkan Harun Masiku merendam ponsel agar tidak terlacak usai KPK menangkap Wahyu Setiawan. Kedua, Hasto meminta ajudannya, Kusnadi, merendam ponsel milik Sekjen PDIP itu saat diperiksa di KPK pada Juni 2024.
Selain itu, ia didakwa turut serta menyuap eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan. Suap senilai Rp600 juta itu diberikan agar Wahyu Setiawan mengurus penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR 2019-2024 Harun Masiku.
Hasto didakwa telah melanggar Pasal 5 atau Pasal 13 serta Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kourpsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.