Jakarta, IDN Times - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menanggapi pernyataan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno tentang referendum pemindahan ibu kota. Moeldoko mengatakan bahwa aspirasi untuk merespons rencana pemindahan ibu kota sudah diwakilkan oleh anggota dewan.
Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai kajian tentang rencana pemindahan ibu kota dan dampaknya untuk beberapa tahun ke depan.
Terkait usulan referendum yang dikatakan Sandiaga tersebut, Moeldoko menuturkan bahwa Indoenesia sudah Rakyat (MPR) memikili wakil rakyat yang bisa mewakili suara rakyat. Dia mengatakan Jokowi sudah meminta izin kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan di Sidang Tahun MPR.
"Saya pikir kita punya dewan yang mewakili ada anggota dewan. Kemarin Presiden minta izin kepada anggota dewan untuk nantinya bisa merestui karena nanti akan dilarikan ke Undang-Undang. Jadi tidak sejauh itulah," kata Moeldoko di Kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (23/8).
Rencana pemindahan ibu kota juga mendapatkan kritikan dari oposisi. Sejumlah pihak menyebut pemindahan ibu kota belum menjadi urgensi saat ini dan hanya membuang anggaran negara. Menanggapi hal itu, Moeldoko menerangkan bahwa dampak pemindahan ibu kota harus dilihat untuk beberapa tahun ke depan, jangan dipikirkan hanya untuk waktu dekat.
"Kalau tidak dimulai, kapan lagi? Karena inisiasi mengembangkan ibu kota kan sudah lama. Kalau dipikirkan terus kan tidak terealisasi. Terus kapan mau move on-nya? Ini mau di-move on-kan," ujar Moeldoko.
Lokasi Kalimantan yang telah dipilih sebagai ibu kota baru juga membuat khawatir para penggiat lingkungan. Pemindahan ibu kota dikhawatirkan akan merusak kelestarian hutan dan lahan yang ada di sana. Terkait itu, Moeldoko menyampaikan bahwa semua telah ada kajiannya, termasuk dari sisi lingkungan.
"Oh itu sudah dihitung jadi sisi ekologinya. Kan ada pertimbangan lingkungannya seperti apa. Menteri Lingkungan sudah membuat kajian-kajian, pasti sudah dipikirkan," jelas mantan Panglima TNI tersebut.
Sebelumnya, Sandiaga sempat mengusulkan referendum terkait rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Sandiaga berpendapat, masyarakat juga harus dilibatkan karena banyak pertimbangan yang harus dikaji sebelum memindahkan ibu kota.