MPR Bakal Surati Prabowo, Minta Perhatikan Anggaran Pendidikan

Mekeng juga menyoroti berbagai persoalan serius di sektor pendidikan. Misalnya, banyak fasilitas-fasilitas sekolah di daerah tidak layak serta guru-guru tidak dibayar dengan layak, sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat.

Selain itu, Fraksi Golkar menyoroti berbagai angka yang mencerminkan potret suram dunia pendidikan Indonesia saat ini.

Berdasarkan data, anak-anak yang tidak sekolah mencapai 24 persen, anak-anak yang tamat SD hanya ada 22 persen, tamat S1 sampai S3 baru 4,8 persen, sisanya tamat SMP dan SMK.

"Jadi inilah potret kita dan kalau potret ini tetap kita pertahankan, kami Fraksi Partai Golkar tidak yakin kita bisa mencapai cita-cita Indonesia emas pada tahun 2045," kata Mekeng.

Mekeng juga menyoroti ketidakstabilan kebijakan pendidikan di Indonesia yang dinilai menghambat kemajuan kualitas sumber daya manusia. Ia mengkritik kebijakan pendidikan yang terlalu sering berubah tanpa evaluasi yang matang.

Dia mengatakan, sebuah kebijakan itu haruslah berkesinambungan, khususnya dalam sektor pendidikan. Tidak bisa satu pemerintahan berganti pemerintah, berganti juga kebijakan yang ditempuh karena hasilnya tidak akan sesuai dengan kebutuhan.

"Jadi arah itu harus dirumuskan, jadi tidak salah cetak anak didik. Ke depan kita sudah mulai berkecimpung dengan dunia IT, dunia digital, tentunya anak didik pun harus disiapkan dengan hal-hal yang demikian. Kebijakannya pun diarahkan ke sana," kata Mekang.

Lebih lanjut, Mekeng berharap, pada tahun 2026, anggaran pendidikan, mayoritas diberikan kepada pendidikan dasar menengah dan tinggi.

Ia juga meminta pemerintah agar tidak menggunakan dana abadi pendidikan untuk mendanai sekolah kedinasan. Menurut dia, pemerintah harus menetapkan anggaran khusus untuk sekolah-sekolah kedinasan.

Sebab, dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah memerintahkan bahwa anggaran pendidikan itu adalah untuk pendidikan dasar menengah dan tinggi bukan untuk sekolah kedinasan. Kendati, dia menegaksan, MPR RI bukan berarti anti terhadap sekolah kedinasan.

"Kami minta kedinasan pun itu disiapkan anggaran, tapi tidak mengambil anggaran dari pendidikan," kata Anggota Komisi XI DPR RI itu.