Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Gedung MPR, DPR, dan DPD RI. (IDN Times/Amir Faisol)
  • MPR mengundur sidang paripurna pemilihan, pelantikan, dan pengesahan wakil presiden pengganti Gibran menjadi 9 Desember 2026.

  • Perubahan jadwal mempertimbangkan agenda DPR dan DPD, termasuk rapat komisi serta kunjungan kerja.

  • MPR menyiapkan verifikasi pendidikan, kesehatan, bebas narkoba, serta dokumen pengadilan calon wakil presiden.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Kamis pagi

Gibran Rakabuming Raka menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan MPR. Surat tersebut juga diberikan kepada Presiden Prabowo.

Senin (16/11/2026)

Habiburokhman menyampaikan bahwa sidang paripurna pemilihan wakil presiden pengganti Gibran diundur.

Rabu, 2 Desember 2026

Sidang paripurna semula dijadwalkan berlangsung pada tanggal ini.

Rabu, 9 Desember 2026

Sidang paripurna pemilihan wakil presiden pengganti Gibran dijadwalkan ulang pada tanggal ini.

60 hari

MPR memiliki waktu untuk memilih wakil presiden baru menggantikan posisi yang ditinggalkan Gibran.

kini

Sidang paripurna yang semula dijadwalkan pada 2 Desember 2026 diundur menjadi 9 Desember 2026.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
  • What?
    MPR menjadwalkan ulang sidang paripurna pemilihan, pelantikan, dan pengesahan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.
  • Who?
    MPR RI, Habiburokhman, Gibran Rakabuming Raka, DPR, DPD, dan KPU.
  • Where?
    Sidang paripurna dijadwalkan oleh MPR RI; pernyataan Habiburokhman disampaikan di Gedung DPR RI, Jakarta.
  • When?
    Sidang diundur dari Rabu, 2 Desember 2026 menjadi Rabu, 9 Desember 2026. Pernyataan disampaikan Senin (16/11/2026).
  • Why?
    Perubahan jadwal mempertimbangkan agenda kedewanan DPR dan DPD, seperti rapat komisi dan kunjungan kerja.
  • How?
    MPR menyiapkan verifikasi ijazah, pemeriksaan kesehatan dan bebas narkoba, serta dokumen pengadilan dalam proses verifikasi calon.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

MPR mengubah jadwal sidang untuk memilih wakil presiden pengganti Gibran. Sidang yang awalnya tanggal 2 Desember menjadi 9 Desember 2026. Habiburokhman mengatakan banyak kegiatan DPR dan DPD. MPR juga menyiapkan pemeriksaan ijazah, kesehatan, bebas narkoba, dan surat dari pengadilan. Gibran sudah mengundurkan diri, dan MPR punya waktu 60 hari.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Persiapan verifikasi yang dilakukan sejak awal dapat memberi calon wakil presiden waktu lebih panjang untuk memenuhi persyaratan administrasi, pemeriksaan kesehatan, dan dokumen pengadilan. Koordinasi dengan lembaga terkait serta rumah sakit juga disiapkan agar proses verifikasi yang berlangsung selama 14 hari tidak terganggu persoalan teknis.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menjadwalkan ulang sidang paripurna pemilihan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Sidang yang semula dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 2 Desember 2026, kini diundur menjadi Rabu, 9 Desember 2026.

Ketua Fraksi Gerindra MPR RI, Habiburokhman, mengatakan, perubahan jadwal tersebut karena mempertimbangkan agenda kedewanan, baik DPR dan DPD. Sejumlah agenda seperti rapat komisi dan kunjungan kerja berpotensi berbenturan dengan jadwal sidang paripurna.

Agenda sidang tersebut di antaranya adalah pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon wakil presiden terpilih.

"Ada satu hal yang mungkin dibahas adalah adanya niatan sejumlah fraksi untuk apa namanya merubah hari sidang Paripurna dari Rabu Pon 2 Desember menjadi Rabu Kliwon. Tanggal seminggu berikutnya tanggal berapa tuh? 9. Diundur ya," kata Habiburokhman di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Selain itu, MPR juga menyoroti pentingnya persiapan proses verifikasi calon wakil presiden. Hal ini mengingat waktu verifikasi yang hanya berlangsung selama 14 hari. Sebagai perwakilan Gerindra dalam tim verifikasi, dia mengusulkan agar persiapan administrasi dan koordinasi dengan lembaga terkait dilakukan sejak dini.

Salah satu dokumen yang menjadi perhatian adalah ijazah calon wakil presiden. Mekanisme verifikasi ijazah perlu dipersiapkan secara lebih matang agar tidak menimbulkan persoalan seperti yang pernah terjadi sebelumnya.

Dia mencontohkan, verifikasi ijazah tingkat SMA perlu dikoordinasikan dengan kementerian yang membidangi pendidikan dasar dan menengah. Sementara itu, dokumen ijazah perguruan tinggi juga perlu diverifikasi melalui instansi terkait.

"Kami akan mengusulkan juga sejak saat ini, kita berkoordinasi, misalnya dengan kementerian terkait untuk mempersiapkan apabila nanti dilakukan verifikasi semuanya sudah siap," ujar dia.

Selain verifikasi pendidikan, MPR juga memerhatikan pemeriksaan kesehatan dan bebas narkoba bagi calon wakil presiden. Menurut dia, rumah sakit yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat mulai membuka layanan pemeriksaan bagi calon yang akan mengikuti proses verifikasi.

Dengan demikian, para calon memiliki waktu lebih panjang untuk mempersiapkan pemeriksaan kesehatan, tanpa harus menunggu masa verifikasi yang hanya berlangsung selama 14 hari.

"Kami juga akan usulkan agar rumah sakit yang kemarin sudah ditunjuk KPU sekarang juga sudah membuka kepada para calon yang merasa mungkin sudah diinformasikan akan ditunjuk dan lain sebagainya, mempersiapkan diri," kata dia.

MPR turut mempertimbangkan, persyaratan dokumen dari pengadilan yang harus dipenuhi calon wakil presiden. Sebab, terdapat dua dokumen penting yang perlu dipersiapkan, yakni surat keterangan tidak pailit dan surat keterangan tidak pernah dipidana penjara selama lima tahun atau lebih.

Dia menilai pengurusan kedua dokumen tersebut membutuhkan waktu sehingga perlu diantisipasi sejak awal. Habiburokhman berkaca pada pengalamannya ketika mengurus dokumen persyaratan Prabowo Subianto pada proses sebelumnya. Saat itu, pengurusan dokumen pengadilan membutuhkan waktu sekitar dua hingga tiga hari.

"Ini pengalaman kemarin waktu saya ngurus dokumen-dokumennya Pak Prabowo, dua dokumen ini gak gampang-gampang amat ngurusnya, ya. Bisa 2 hari, 3 hari. Nah, jangan sampai persoalan-persoalan teknis, bisa menghambat proses kenegaraan kita," kata dia.

Gibran Rakabuming Raka telah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden ke pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026) pagi. Dalam surat itu, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden. Surat pengunduran itu juga telah diberikan kepada Presiden Prabowo.

Pimpinan MPR akan menindaklanjuti surat pengunduran diri tersebut. MPR memiliki waktu 60 hari untuk memilih Wakil Presiden baru menggantikan posisi yang ditinggalkan Gibran.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More