Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

MPR Jadwalkan Ulang Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Jadi 9 Desember

3 min read
MPR Jadwalkan Ulang Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Jadi 9 Desember
Gedung MPR, DPR, dan DPD RI. (IDN Times/Amir Faisol)
  • MPR mengundur sidang paripurna pemilihan, pelantikan, dan pengesahan wakil presiden pengganti Gibran menjadi 9 Desember 2026.

  • Perubahan jadwal mempertimbangkan agenda DPR dan DPD, termasuk rapat komisi serta kunjungan kerja.

  • MPR menyiapkan verifikasi pendidikan, kesehatan, bebas narkoba, serta dokumen pengadilan calon wakil presiden.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menjadwalkan ulang sidang paripurna pemilihan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Sidang yang semula dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 2 Desember 2026, kini diundur menjadi Rabu, 9 Desember 2026.

Ketua Fraksi Gerindra MPR RI, Habiburokhman, mengatakan, perubahan jadwal tersebut karena mempertimbangkan agenda kedewanan, baik DPR dan DPD. Sejumlah agenda seperti rapat komisi dan kunjungan kerja berpotensi berbenturan dengan jadwal sidang paripurna.

Agenda sidang tersebut di antaranya adalah pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon wakil presiden terpilih.

"Ada satu hal yang mungkin dibahas adalah adanya niatan sejumlah fraksi untuk apa namanya merubah hari sidang Paripurna dari Rabu Pon 2 Desember menjadi Rabu Kliwon. Tanggal seminggu berikutnya tanggal berapa tuh? 9. Diundur ya," kata Habiburokhman di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Selain itu, MPR juga menyoroti pentingnya persiapan proses verifikasi calon wakil presiden. Hal ini mengingat waktu verifikasi yang hanya berlangsung selama 14 hari. Sebagai perwakilan Gerindra dalam tim verifikasi, dia mengusulkan agar persiapan administrasi dan koordinasi dengan lembaga terkait dilakukan sejak dini.

Salah satu dokumen yang menjadi perhatian adalah ijazah calon wakil presiden. Mekanisme verifikasi ijazah perlu dipersiapkan secara lebih matang agar tidak menimbulkan persoalan seperti yang pernah terjadi sebelumnya.

Dia mencontohkan, verifikasi ijazah tingkat SMA perlu dikoordinasikan dengan kementerian yang membidangi pendidikan dasar dan menengah. Sementara itu, dokumen ijazah perguruan tinggi juga perlu diverifikasi melalui instansi terkait.

"Kami akan mengusulkan juga sejak saat ini, kita berkoordinasi, misalnya dengan kementerian terkait untuk mempersiapkan apabila nanti dilakukan verifikasi semuanya sudah siap," ujar dia.

Selain verifikasi pendidikan, MPR juga memerhatikan pemeriksaan kesehatan dan bebas narkoba bagi calon wakil presiden. Menurut dia, rumah sakit yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat mulai membuka layanan pemeriksaan bagi calon yang akan mengikuti proses verifikasi.

Dengan demikian, para calon memiliki waktu lebih panjang untuk mempersiapkan pemeriksaan kesehatan, tanpa harus menunggu masa verifikasi yang hanya berlangsung selama 14 hari.

"Kami juga akan usulkan agar rumah sakit yang kemarin sudah ditunjuk KPU sekarang juga sudah membuka kepada para calon yang merasa mungkin sudah diinformasikan akan ditunjuk dan lain sebagainya, mempersiapkan diri," kata dia.

MPR turut mempertimbangkan, persyaratan dokumen dari pengadilan yang harus dipenuhi calon wakil presiden. Sebab, terdapat dua dokumen penting yang perlu dipersiapkan, yakni surat keterangan tidak pailit dan surat keterangan tidak pernah dipidana penjara selama lima tahun atau lebih.

Dia menilai pengurusan kedua dokumen tersebut membutuhkan waktu sehingga perlu diantisipasi sejak awal. Habiburokhman berkaca pada pengalamannya ketika mengurus dokumen persyaratan Prabowo Subianto pada proses sebelumnya. Saat itu, pengurusan dokumen pengadilan membutuhkan waktu sekitar dua hingga tiga hari.

"Ini pengalaman kemarin waktu saya ngurus dokumen-dokumennya Pak Prabowo, dua dokumen ini gak gampang-gampang amat ngurusnya, ya. Bisa 2 hari, 3 hari. Nah, jangan sampai persoalan-persoalan teknis, bisa menghambat proses kenegaraan kita," kata dia.

Gibran Rakabuming Raka telah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden ke pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026) pagi. Dalam surat itu, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden. Surat pengunduran itu juga telah diberikan kepada Presiden Prabowo.

Pimpinan MPR akan menindaklanjuti surat pengunduran diri tersebut. MPR memiliki waktu 60 hari untuk memilih Wakil Presiden baru menggantikan posisi yang ditinggalkan Gibran.

    Related Articles

    See More