MPR: Sudah Tepat Prabowo Absen di Forum G7
- Prabowo konsisten dengan politik bebas-aktif, hadiri forum SPIEF 2025 untuk memperkuat diplomasi ekonomi aktif Indonesia dan menegaskan posisi strategis Indonesia di kancah global.
- Putin terima Prabowo di Istana Konstantinovsky, sepakat membela kedaulatan negara di area internasional, hubungan RI-Rusia terus meningkat.
- Rusia siap dukung penuh RI di BRICS, Putin menyatakan dukungannya terhadap posisi Indonesia di panggung internasional dan memuji Indonesia sebagai negara berpengaruh besar.
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua MPR RI Fraksi PAN, Eddy Soeparno menilai, absennya Presiden RI Prabowo Subianto dalam Forum G7 merupakan langkah diplomasi yang tepat dan strategis guna merespons konstelasi di Timur Tengah.
Di tengah konflik Israel-Iran, Presiden Prabowo memilih memenuhi undangan Presiden Federasi Rusia Vladimir Purin alih-alih menghadiri undangan forum negara elite itu. Prabowo menjadi pembicara utama dalam St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025.
"Ini langkah diplomasi yang strategis, tepat dan juga menunjukkan konsistensi Indonesia pada politik luar negeri yang menolak segala bentuk penjajahan dan atau serangan atas kedaulatan negara lain," kata Eddy kepada wartawan, Jumat (20/6/2025).
"Apalagi terbukti kemudian diantara kesepakatan negara G7 adalah mendukung Israel dengan alasan membela diri. Langkah Presiden Prabowo tidak menghadiri forum G7 adalah keputusan terbaik," sambungnya.
1. Prabowo disebut konsisten dengan politik bebas-aktif
Eddy menyampaikan, kehadiran Prabowo dalam forum SPIEF 2025 merupakan tonggak penting dalam menegaskan posisi strategis Indonesia di kancah global.
"Pilihan untuk hadir dalam SPIEF 2025 ini adalah wujud diplomasi ekonomi aktif Indonesia yang semakin kuat dalam menghadapi situasi global yang kompleks dan semakin dinamis," kata dia.
Ia pun meyakini, Prabowo dan Putin akan membicarakan respons kedua negara terhadap konflik Israel - Palestina serta mempersiapkan langkah-langkah terbaik untuk meredakan ketegangan di Timur Tengah.
"Peran aktif diplomasi di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo menjadikan Indonesia semakin diperhitungkan. Apalagi Presiden Prabowo konsisten dengan Politik Bebas - Aktif dan amanat konstitusi untuk menolak segala bentuk penjajahan dan penindasan," tutur Waketum PAN itu.
2. Putin terima Prabowo di Istana Konstantinovsky
Presiden Rusia Vladimir Putin menerima kunjungan resmi Presiden Prabowo Subianto di Istana Konstantinovsky, St. Petersburg, Kamis (19/6/2025). Kedua pemimpin negara sepakat untuk membela kedaulatan negara di area internasional.
"Kedua negara, kami membela prinsip kedaulatan di area internasional. Bersatu padu perkembangan damai di kawasan Asia Pasifik, kami koordinasikan di PBB dan platform lain," ujar Presiden Putin dalam pernyataannya yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Prabowo menegaskan, hubungan RI-Rusia sangat baik. Hal itu terbukti seringnya Menteri Luar Negri RI, Sugiono, melakukan kunjungan resmi ke Rusia.
"Hubungan kita terus meningkat, pejabat-pejabat senior dari Rusia datang, terus saya sudah berjumpa dengan Wakil Perdana Menteri Manturov, tahun ini saya kira di Jakarta sudah dua kali, di Saint Petersburg 1 kali. Menteri Luar Negeri saya sudah tiga kali, belum 1 tahun sudah 3 kali ke Rusia," ujar Prabowo.
3. Rusia siap dukung penuh RI di BRICS
Putin menyatakan, dukungannya terhadap posisi Indonesia di panggung internasional. Terlebih, RI sudah menjadi bagian dari anggota BRICS. Putin lantas memuji Indonesia sebagai negara yang berwibawa dan berpengaruh besar di kancah internasional.
"Indonesia sebagai negara berwibawa dan berpengaruh besar di arena internasional, saya yakin akan menambah potensi BRICS dan memberikan sumbangan besar, sumbangan tambahan kegiatan BRICS dan mekanisme kerja samanya," kata dia.
Dalam kesempatan itu, Prabowo berterima kasih ke Putin yang mendukung penuh keanggotaan Indonesia di BRICS.
"Saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Putin dan Pemerintah Rusia, atas dukungan Rusia terhadap keanggotan penuh Indonesia dalam BRICS," kata Kepala Negara.
