Izinkan Keturunan PKI Masuk TNI, Andika Dinilai Pas Dampingi Ganjar
Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa (IDN Times/Melani Putri)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Andika Perkasa, dinilai pas jadi bakal calon wakil presiden (bacawapres) Ganjar Pranowo. Andika dianggap sukses melakukan reformasi di tubuh TNI semasa menjabat sebagai Panglima TNI.
Pengamat politik, Djuni Thamrin menilai, salah satu reformasi yang dilakukan Andika adalah menghapus stigma keturunan PKI tidak boleh daftar TNI.
“Jasa utama Andika Perkasa dalam reformasi militer antara lain dengan menghargai dan menempatkan prinsip HAM dalam SOP dan sistem kerja militer sehingga menjadi lebih demokratis dan manusiawi. Menghilangkan stigma PKI dalam proses penerimaan anggota militer, menghilangkan batasan perawan untuk anggota militer perempuan pada saat perektrutan, termasuk untuk calon istri tentara,” ujar Djuni Thamrin, Minggu (1/10/2023).
Baca Juga: Unggul Diplomasi Pertahanan, Andika Dinilai Pas Jadi Cawapres Ganjar
1. Andika bisa jadi kuda hitam
Mantan Panglima TNI, Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa (dok. PDIP)Djuni mengatakan, Andika merupakan sosok kuda hitam bila ikut bertarung di Pilpres 2024. Menurutnya, Andika merupakan sosok strategis yang hampir dilupakan dalam penentuan cawapres 2024.
“Ia merupakan ‘kuda hitam’ yang tidak banyak dilirik dan digadang-gadang oleh kelompok tertentu maupun kalangan politik. Andika merupakan sosok strategis yang nyaris dilupakan oleh publik, untuk menjadi kandidat penting dalam pencarian dan penelusuran sebagai cawapres Ganjar Pranowo,” ucap dia.
Baca Juga: Ganjar Absen di Hari Terakhir Rakernas IV, PDIP: Bertemu Orang Spesial
2. Andika hapus stigma keturunan PKI
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa (IDN Times/Aryodamar)Editor’s picks
Diketahui, Andika membuat terobosan terkait penerimaan baru calon prajurit TNI. Hal itu disampaikan oleh Andika ketika menggelar rapat penerimaan prajurit TNI baik Taruna Akademi TNI, perwira prajurit karier, bintara prajurit karier TNI dan Tamtama prajurit karier TNI tahun anggaran 2022.
"Ini adalah dasar hukum, legal. Tapi, tadi yang dilarang itu adalah PKI, ajaran komunisme, marxisme hingga lenisme. Keturunan (dari PKI) ini melanggar TAP MPRS yang mana? Dasar hukum apa yang dia langgar?" tanya Andika seperti dikutip dari YouTube Andika dan diunggah pada Rabu, 30 Maret 2022.
Ia menanyakan hal itu kepada Direktur D BAIS TNI, Kolonel A. Dwiyanto. Ia merespons Andika ada catatan terkait TAP MPRS nomor 25.
"Siap. Pelaku kejadian tahun 1965-1966. Izin, (dasar hukumnya) TAP MPRS Nomor 25," kata Kolonel Dwiyanto.
3. Tak ada larangan keturunan PKI daftar TNI
Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa (IDN Times/Umi Kalsum)Jenderal Andika lalu meminta Kolonel Dwiyanto untuk menyebutkan isi TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966. "Siap. Yang dilarang dalam TAP MPRS Nomor 25, satu, komunisme, ajaran komunisme, organisasi komunis, maupun organisasi underbow dari komunis tahun '65," katanya.
Jenderal Andika kemudian menjelaskan soal TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966. Ia menjelaskan ada dua poin utama yang diatur dalam TAP MPRS Nomor 25 tahun 1966.
"Yang lain saya kasihtahu nih. TAP MPRS Nomor 25/1966. Satu, menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang. Dua, tidak ada kata-kata underbow (organisasi sayap) segala macam," ujar Andika.
Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) itu menegaskan kepada bawahannya bila ingin melarang hal-hal tertentu harus diikuti dengan dasar hukum yang kuat.
"Zaman saya tidak ada lagi keturunan dari apa (PKI) tak boleh ikut seleksi. Karena saya menggunakan dasar hukum," bebernya.
Ini merupakan terobosan lainnya yang dilakukan Andika selain merevisi tes kesehatan bagi calon prajurit perempuan. Saat menjabat KSAD, Andika meminta agar tak lagi dilakukan tes keutuhan selaput dara terhadap calon prajurit perempuan.
Berita Terkini Lainnya
