Jakarta, IDN Times – Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Anwar Abbas, menyampaikan pandangannya terkait wacana revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji. Anwar mengatakan, pengelolaan dana dan penyelenggaraan haji sebaiknya tetap dijalankan oleh lembaga yang terpisah.
“Kalau saya terus terang saja, lebih baik dipisah seperti sekarang. Cuma kemandirian BPKH betul-betul harus dijunjung tinggi, karena ini menyangkut pengelolaan dana yang sangat penting,” ujar Anwar di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, Rabu (4/6/2025).