MUI: Bantuan Sapi Kurban Prabowo dari APBN Tak Langgar Syar'i

Niam kemudian mengutip Hadis Riwayat Bukhari, yang menjelaskan mengenai tata cara berkurban bagi seorang pemimpin. Dalam dadis tersebut disampaikan, disunahkan bagi seorang imam atau pemimpin untuk membeli hewan kurban melalui dana bantuan baitul mal atau kas negara.

"Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa disunahkan bagi imam, dalam konteks Indonesia adalah Presiden, membeli hewan kurban melalui Baitul Mal (kas negara)," kata dia.

Apabila dianalogikan dengan Indonesia, baitul mal bisa dianggap sama dengan APBN. Oleh karena itu, kata Niam, tidak masalah secara syar'i apabila Prabowo menggunakan dana APBN untuk memberikan bantuan sapi kurban kepada masyarakat.

"Sehingga kurban dari negara untuk kepentingan masyarakat, dan itu tidak ada soal secara syar'i," ucap dia.

Niam mengatakan, bantuan sapi kurban Presiden Prabowo juga bisa dianggap sama dengan bantuan sosial lainnya.

"Secara teknis sebenarnya kita juga bisa memahami, sebagaimana anggaran negara melalui Banpres diberikan sembako kemudian didistribusikan untuk masyarakat, dan ini tentu tidak ada isu," ucap dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyumbangkan 1.098 ekor sapi kurban untuk perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg), Juri Ardiantoro, mengatakan anggaran pembelian bantuan sapi kurban itu bersumber dari APBN dengan nilai Rp100 miliar.

"Jadi sumber anggarannya dari APBN, ya, melalui anggaran Bantuan Presiden, Bantuan Kemasyarakatan Presiden. Jadi harga sapi tentu bervariasi, karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu memengaruhi harga sapi. Jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah, kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak Rp100-an miliar," ujar Juri dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 26 Mei 2026.

Sebanyak 598 sapi akan dibagikan ke 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia. Jumlah tersebut lebih banyak dibanding jumlah daerah penerima, karena ada sejumlah wilayah yang tidak memiliki sapi sesuai standar bobot yang ditetapkan Presiden.

"Standar bobot sapi Presiden adalah 800 kilogram sampai 1,3 ton. Ada 46 daerah yang tidak tersedia sapi dengan ukuran tersebut sehingga ada daerah yang mendapatkan dua sapi,” kata dia.

Selain pemerintah daerah, sebanyak 500 sapi lainnya disalurkan kepada lembaga pendidikan, pondok pesantren, lembaga sosial keagamaan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

“Untuk lembaga-lembaga sosial, lembaga keagamaan, pondok pesantren, tokoh-tokoh, sebanyak 500 sapi. Jadi semuanya 1.098 ekor sapi,” kata Juri.

Juri mengatakan, jenis bantuan sapi kurban Presiden terdiri dari berbagai kategori sapi premium seperti Simental, Limousin, Peranakan Ongole, Brahman, Angus, sapi Bali, FH, Belgian Blue, hingga Charolaise. Seluruh sapi dipastikan dalam kondisi sehat dan telah memiliki surat keterangan kesehatan hewan.

Selain sehat, sapi-sapi tersebut juga memenuhi syariat kurban karena berusia di atas dua tahun, berjenis kelamin jantan, dan tidak memiliki cacat fisik.

“Sapi-sapinya premium dan memiliki kualitas yang sangat baik,” ujar Juri.