Nadiem Makarim: 50 Persen Dana BOS untuk Guru Honorer

Nadiem mengungkapkan, kebijakan tersebut merupakan langkah awal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membantu menyejahterakan guru-guru honorer.

Upah tersebut diberikan pada guru honorer yang memang layak mendapatkan upah yang lebih baik sesuai kinerjanya.

"Satu-satunya orang yang mengetahui siapa guru honorer yang layak adalah kepala sekolah, jadi kita berikan kewenangan ini kepala sekolah untuk menentukan, jika tahun lalu 15 persen sekarang maksimal 50 persen dari dana BOS," jelasnya.

Selain itu, perubahan ini merupakan jawaban dari keluhan para guru baik PNS atau non-PNS selama ini. Nadiem mengungkapkan, gaji guru honorer sekarang masih banyak yang jauh dari Upah Minimum Regional (UMR), bahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan dan transportasi saja sulit.

"Apa itu kualitas pembelajaran kalau bukan kesejahteraan atau rasa aman guru itu, kepala sekolah dan guru yang akan menentukan apakah proses pembelajaran itu baik apa tidak, kalau guru-gurunya dalam kondisi stres, merasa tidak diapresiasi maka tidak akan terjadi peningkatan pembelajaran," terangnya.

Nadiem berharap, penyaluran BOS akan langsung diberikan kepada orang yang benar-benar mengetahui kebutuhan sekolah.

"Ini adalah esensi dari Merdeka Belajar. Namun ini bukan solusi, tetapi paling tidak untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer," terangnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan, total dana BOS tahun ini naik sekitar 6 persen dari Rp49 triliun menjadi Rp54,3 triliun.

"Hari ini 10 Februari, kita menyalurkan BOS tahap I sebesar Rp9,8 triliun ke 136.579 sekolah dari 32 provinsi," ucap Sri Mulyani.