Namanya Disebut Masuk Tim Hukum Nasional, Begini Respons Mahfud MD

Mahfud belum mengetahui posisinya di tim hukum tersebut. Namun apabila Wiranto menghubunginya kembali dan meminta untuk datang, maka dia akan memenuhi undangan tersebut.

"Saya anggap Bapak (Wiranto) punya niat baik untuk menyelesaikan persoalan. Soal isinya bagaimana, nanti saya ingin mendengar dan ingin mengajukan pendapat juga," jelas Mahfud.

Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto menyampaikan bahwa kementeriannya akan membentuk Tim Hukum Nasional (THN) yang mengajak para ahli untuk melakukan kajian terhadap ucapan para tokoh. Wiranto menjelaskan dibentuknya tim hukum tersebut guna memilah mana yang termasuk melanggar hukum dan mana yang tidak.

"Nah, kita butuh tim bantuan itu. Bukan berarti secara formal dan secara organisasi kemudian kita abaikan, tidak. Kita memang ada. Pemerintah punya lembaga-lembaga hukum yang sudah formal dalam ketatanegaraan Indonesia," kata Wiranto di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (7/5).

Pembentukan tim hukum mendapat banyak kritikan dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin.

"Tak perlu membuat tim khusus untuk mengawasi pernyataan tokoh. Kan sudah ada kepolisian. Dan ini negara demokrasi. Siapa pun berhak untuk bicara. Yang terpenting tidak melanggar hukum," kata Ujang saat dihubungi IDN Times, Rabu (8/5).

Ujang mengatakan apabila tim tersebut terbentuk, maka Indonesia akan kembali ke masa pemerintahan yang otoriter atau sama seperti zaman Orde Baru.

"Masa orang atau tokoh bicara diawasi. Mengkritik diawasi. Tidak suka ke pemerintah diawasi. Pemerintah jangan buat tim yang aneh-aneh, yang bisa membungkam kebebasan berekspresi dan berpendapat," tambahnya.