Jakarta, IDN Times - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang, mengaku ingin mencoba tidak menggunakan APBN pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah 3T (tertinggal terdepan dan terluar). Menurut dia, hal tersebut bisa saja digunakan karena jumlah siswa di daerah 3T tidak lebih dari seribu orang.
Nantinya, kata Nanik, biaya untuk program MBG bisa menggunakan dana corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan BUMN.
"Jadi nanti kalau misalnya ada satu wilayah yang muridnya kayak di Raja Ampat, itu ada di sebuah pulau muridnya hanya 115 juga, tapi di situ ada dapur umum CSR-nya Pertamina, ya, kita bisa gunakan juga misalnya seperti ini. Jadi ada itu alternatif-alternatif, tidak harus membangun dapur baru di 3T. Iya, ini bagian efisiensi supaya tidak menggunakan semuanya APBN," ujar Nanik di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6/2026).
Menurut dia, BUMN melalui dana CSR-nya bisa ikut membantu dalam membantu anggaran program MBG di daerah 3T.
"Kami akan selesaikan bagaimana sebaiknya, tapi untuk wilayah-wilayah yang belum digarap oleh investor, kami akan coba kerjasamakan atau kita bisa dibiayai dengan CSR-nya BUMN atau mungkin ada hibah dari luar negeri atau mungkin juga kalau di tempat itu ada perusahaan-perusahaan besar berinvestasi misalnya. Masa sih bikin dapur untuk masyarakat di situ gak mau? Kan gak mahal juga. Jadi CSR, mereka kan juga punya CSR," ujar dia.
Selain itu, Nanik juga menjelaskan mengenai wacana pelibatan kantin sekolah dalam program MBG. Kantin sekolah juga akan diberdayakan, khususnya yang berada di daerah terpencil.
"Jadi gini, masih kita lihat. Jadi di tempat terpencil itu, misalnya di Lombok, di Lombok Barat saya pernah ke satu pulau muridnya hanya 119, kan gak mungkin juga didirikan dapur. Tapi di situ ada kantin, jadi bisa dong kantin itu digunakan. Jadi kantin ini salah satu alternatif," kata dia.