Jakarta, IDN Times - Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono buka suara terkait pernyataan dari Fraksi Nasdem yang mengingatkannya agar tidak terlibat politik praktis menjelang Pemilu 2024 mendatang.
Heru menegaskan bahwa dia merupakan seorang aparatur sipil negara (ASN) yang otomatis tidak boleh terlibat politik.
"Saya ini ASN tidak mengerti begitu-gituan (soal politik praktis)," ujar Heru di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (24/7/2023).
Heru menerangkan sebagai ASN harus ada aturan-aturan yang harus dipatuhi yang sudah tertuang di Kementerian Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) termasul larangan terlibat dalam politik praktis.
"Saya ini kan ASN, ada pimpinan Kemendagri. Ada aturan-aturan, yaa tentunya on the track sebagai ASN," ucap Heru.
Sebelumnya, dalam penyampaian pandangan fraksi terhadap Raperda pertanggungjawaban APBD 2022, anggota Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta, Ahmad Lukman Jupiter mengingatkan agar Heru tidak ikut berpolitik praktis jelang Pemilu 2024.
"Fraksi Nasdem mengingatkan kepada Pj Gubernur agar dapat bekerja lebih konsen lagi terutama dalam menjalankan program-progam prioritas Gubernur dan tidak ikut dalam berpolitik praktis," kata Jupiter.
Jupiter meminta agar Heru lebih concern lagi terutama dalam program-program prioritas gubernur dan menjalankan program gubernur sebelumya.
"Tetap menjalankan dan mengawasi jalannya program-progam gubernur terdahulu. Semoga Allah SWT tetap meridhoi segala usaha dan pekerjaan kita untuk DKI Jakarta yang lebih baik," ucap Jupiter.
Untuk diketahui, DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Senin (27/7/2023) sebagai respon tiap fraksi terhadap laporan yang telah disampaikan Heru dalam rapat paripurna yang digelar Kamis (20/7/2023) lalu.