NasDem Ingatkan Kelestarian Lingkungan Usai Beri Izin Tambang ke Ormas

08 Agu 2024, 22:33 WIB

Pendiri Lokataru, Haris Azhar ingatkan prosedur izin tambang ke ormas keagamaan harus diikuti. (Dok. Humas Partai NasDem)

Intinya sih...

Atang Irawan menyoroti pemberian izin tambang kepada ormas, menyatakan pentingnya resistensi lingkungan dan hak rakyat untuk mengelola tambang.
Haris Azhar mengkritik kebijakan pemberian izin tambang eksklusif kepada ormas keagamaan, menilai ketidaktransparanan informasi dan implementasi yang kurang efektif.
PP Muhammadiyah menerima pemberian izin tambang dari pemerintah setelah melakukan kajian mendalam dan komunikasi lebih lanjut dengan pemerintah.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Ketua DPP NasDem, Atang Irawan turut menyoroti pemberian izin usaha pertambangan khusus (IUPK) oleh pemerintah terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas).

Atang memberi catatan, bahwa urusan tambang bukan hanya urusan mengelola lalu mengambil input dari tambang itu yang dapat berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, di luar itu ada hal yang cukup menarik yang implikasinya cukup besar, yakni terkait resistensi lingkungan.

“Yakni terkait dengan resistensi lingkungan, itu yang saya kira menjadi catatan penting. Meskipun ada afirmasi dari negara terhadap elemen-elemen bangsa ya salah satunya misalnya dari ormas tetapi juga ini tidak menutup hak-hak rakyat lain untuk mengakses dan mengelola pertambangan ini,” kata Atang dalam acara Prakongres III Partai NasDem, di Jakarta, Kamis (8/8/2024).

1. Prosedur izin tambang harus diikuti

Haris Azhar (kiri) dan Rocky Gerung (kanan). (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Sementara itu, Pendiri Lokataru, Haris Azhar mengkritik kebijakan pemberian izin tambang eksklusif kepada ormas keagamaan. Haris menilai, kebijakan ini memberikan slot izin tanpa memperhatikan aspek teknis dan administratif yang penting dalam pengelolaan tambang.

Ia mengatakan, meskipun ormas keagamaan diberikan hak untuk mengelola tambang, tapi prosedur dan regulasinya tetap harus dipatuhi.

Pengelolaan tambang menurut dia memerlukan perincian yang jelas mengenai izin lokasi, penguasaan lahan, dan mekanisme operasional yang tidak bisa diabaikan.

Haris melihat ada ketidaktransparanan informasi mengenai alokasi tambang dan peraturan yang berlaku, serta menilai bahwa kebijakan ini hanya memberikan hak eksklusif tanpa memastikan implementasi yang efektif.

“Jadi, eksklusivitas pada orang. Nah, kalau belajar hukum belajar bisnis kan, paham ada orangnya entitasnya ada barang, ada barangnya yang baru, di mana sudah ada itu sudah kami siapkan di sebelah mana Pak samping Venus ya kan apa samping Neptunus ditanya ini Bang velg berapa luas apakah ada hitung-hitungan teknik ilmu bumi?” kata Haris.

2. Muhammadiyah ikut PBNU terima izin tambang

ilustrasi tambang (pixabay.com/@mhy)

Sebelumnya, PP Muhammadiyah memutuskan untuk menerima pemberian izin tambang dari pemerintah. Hal ini mengikuti langkah PBNU yang lebih dulu menerima IUPK dari pemerintah.

Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah, Azrul Tanjung, menegaskan, pihaknya akan tetap melakukan komunikasi lebih lanjut sebelum mengajukan kepada pemerintah.

"Tentu kami akan berkomunikasi lagi. Prinsip, kami akan terima. Tapi, nanti kami akan berkomunikasi lagi,” kata Azrul.

Azrul menyatakan Muhammadiyah selama ini belum memutuskan secara langsung untuk menerima atau menolak izin tambang dari pemerintah karena sejumlah pertimbangan.

Menurutnya, Muhammadiyah telah melakukan kajian-kajian mendalam berulang kali, tidak hanya secara internal, tapi juga dengan melibatkan pakar hukum, tambang, dan lingkungan hidup dari berbagai kampus, serta praktisi lainnya.

Dari hasil kajian tersebut, Muhammadiyah memberikan sinyal positif atau "lampu hijau" untuk menerima izin tambang. Catatanya, lahan yang akan diberikan izin masih perlu dievaluasi lebih lanjut.

"Nah dari kajian-kajian tersebut, ya dari berbagai aspek mudarat dan manfaat. Nah, Muhammadiyah memberikan lampu hijau, kira-kira begitu, untuk menerima," ujar Azrul.

3. Bahlil janjikan Muhammadiyah lokasi tambang terbaik

Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia siap memberikan lahan eks Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara (PKP2B) terbaik untuk Muhammadiyah.

Langkah ini diambil setelah PP Muhammadiyah memutuskan menerima tawaran mengelola konsesi tambang. Sayangnya, ia enggan menyebut lahan tambang mana yang nantinya dikelola Muhammadiyah.

"Insyaallah kita akan berikan dari eks PKP2B yang paling bagus di luar KPC (Kaltim Prima Coal). Nah yang mananya saya lapor dulu ke presiden," kata Bahlil.