Ngeri-Ngeri Sedap! PKS-PKB Deklarasi Koalisi Semut Merah di DPR
Jakarta, IDN Times - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendeklarasikan diri berkoalisi untuk menyambut Pilpres 2024. Koalisi dua parpol ini disebut dengan "Koalisi Semut Merah".
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid dan Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar mendeklarasikan koalisi ini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (9/6/2022).
1. Koalisi Semut Merah bertemu di Milad PKS ke-20
Aboe Bakar sebelumnya bercerita, kedua partpol sudah bertemu dalam acara Milad ke-20 PKS. Dalam acara tersebut, Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, disebut menyambut pertemuan dengan PKS.
“PKS mengajak bicara kolaborasi melayani Indonesia. Ada salah satu ketua partai dan nampaknya capres senang sekali menyambut pertemuan tersebut. Artinya, berkelas kata beliau. Jadi pertemuan itu sebenarnya pertemuan perjodohan, kita ingin bercinta di ruangan yang kita buat untuk perkawinan,” kata dia.
Setelah pertemuan tersebut, Cak Imin dikabarkan langsung mendatangi PKS dan berdialog seputar persiapan menjelang Pemilu 2024.
“Ternyata Cak Imin menanggapi dan besoknya langsung kita berdialog, buat PKS welcome, apalagi bersama PKB,” ujar Aboe Bakar.
2. Disebut punya basis masa yang sama
Aboe Bakar juga menyebut ada persamaan antara PKS-PKB dari segi massa. Menurutnya, masa akar rumput (grassroot) dari PKB dan PKS punya kesamaan persepsi soal keagamaan.
Kesamaan itu, menurut Aboe Bakar, akan menarik minat tokoh-tokoh yang akan bertanding dalam Pilpres 2024.
“Jadi PKS-PKB ini grassroot-nya 11-12 lah, PKB berkuasa penuh di pesantren dan ulama-ulama, ini kalau ketemu ngeri-ngeri sedap. Semua capres nanti akan tertarik serius dengan benda ini,” kata Aboe Bakar.
3. Koalisi Semut Merah masih terima satu parpol lagi
Sementara itu, Jazilul menyebut, Koalisi Semut Merah masih membutuhkan satu parpol lagi agar punya tiket mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk Pilpres 2024.
Jazilul mengatakan koalisi ini belum lolos presidential threshold (ambang batas presiden) 20 persen, karena masih berada di angka 18 persen.
“Semuanya masih cair, semua partai ini terbuka. Tapi kami menyampaikan visi untuk persatuan Indonesia,” tuturnya.
