Ngototnya Kubu Ganjar Gulirkan Hak Angket DPR Usut Kecurangan Pemilu

Calon wakil presiden nomor urut 03, Mahfud MD mengatakan jalur politik lewat hak angket untuk menindaklanjuti dugaan kecurangan Pemilu 2024 bisa saja berujung ke impeachment presiden. Namun, hal itu tergantung pada solidaritas partai politik di parlemen. Baik koalisi pengusung paslon nomor urut satu dan tiga. 

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan itu juga menggarisbawahi bahwa yang bisa menggiring hak angket di parlemen adalah partai politik bukan paslon. Sementara, paslon menyelesaikan lewat jalur hukum yaitu Mahkamah Konstitusi (MK). 

"Semua anggota parpol di DPR punya legal standing untuk menuntut dengan hak angket. Sehingga, keliru bagi mereka yang mengatakan kisruh pemilu ini tak bisa diselesaikan lewat hak angket. Bisa, dong!" ujar Mahfud di akun media sosialnya dan dikutip pada Senin (26/2/2024). 

Saya (sebagai) paslon tak bisa menempuh jalur politik. Mas Ganjar dan Cak Imin bisa langsung (menyatakan hak angket dan MK) karena selain paslon, mereka juga tokoh parpol," tutur dia lagi. 

Sementara, mengutip situs resmi DPR, hak angket adalah hak parlemen untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas kepada masyarakat. Mahfud menyebut opsi pemakzulan terbuka bila ditemukan dugaan pelanggaran hukum pidana dalam proses penyelidikan. Sesuai aturan, parlemen dapat menyatakan pendapat bahwa presiden melanggar hukum atau perbuatan tercela. 

"Betapa pun lambatnya, masih bisa terus ditindak lanjuti tanpa terikat periode," demikian cuit Mahfud.

Deputi Bidang Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, menyebut Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri mendukung wacana hak angket mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024. Hal itu Todung sampaikan dalam acara Real Talk With Uni Lubis, pada Senin (26/2/2024).

"Saya tidak mendengar keberatan apapun dari Bu Mega pada waktu itu, jadi ya asumsi saya ini sudah harus jalan, cuma bagaimana prosesnya ini yang saya belum bisa tahu," ujar Todung.

Dalam kesempatan itu, Todung menegaskan, Megawati juga tak memerintahkan partai politiknya untuk memakzulkan Jokowi. Menurutnya, Megawati tak ingin pemerintahan goyang.

“Hak angket bukan untuk pemakzulan. Ibu Megawati juga tidak ingin pemerintahan goyah sampai 20 Oktober 2024, dan Ibu Megawati tidak memerintahkan para menteri dari PDI Perjuangan untuk mundur,” kata dia.

Todung menerangkan, proses pemakzulan terpisah dari usulan hak angket pengusutan dugaan kecurangan pemilu. Partai pendukung Ganjar Pranowo-Mahfud MD berharap dugaan kecurangan Pemilu 2024 bisa diungkap.

“Proses pemakzulan itu terpisah dengan angket yang jalan sendiri, tetapi jika bahan hasil angket menjadi bahan untuk pemakzulan itu persoalan lain. Sekarang ini hak angket tidak ada hubungannya dengan pemakzulan,” ucap dia.

Sementara itu, Presiden Jokowi merespons santai soal wacana hak angket dari kubu Ganjar. Menurutnya, usulan itu merupakan hak yang bisa dilakukan di negara demokrasi.

"Itu hak demokrasi, gak apa-apa," ujar Jokowi usai menghadiri puncak peringatan Hari Pers Nasional 2024 di Jakarta, Selasa (20/2/2024).

Ketua Umum DPP Golkar, Airlangga Hartarto merasa heran dengan wacana tersebut.

"Kita harus lihat apa yang ingin dicapai? Tapi kita kan harus realistis. Pemilu ini kan landslide kemenangan tinggi," ujar Airlangga di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (26/2/2024).

Airlangga merasa heran terhadap pengusung Anies dan Ganjar yang ingin mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024. Padahal, mereka menerima hasil Pileg 2024.

"Kedua, parpol kan juga menerima hasil pemilu legislatif," kata dia.

Airlangga yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menegaskan, saat ini partai politik di DPR mayoritas pendukung Presiden Joko "Jokowi" Widodo.

Dia pun optimistis DPR tak akan menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu.

Ini kan masih pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin yang mendukung Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf kan mayoritas (di DPR), ditambah Pak AHY (Demokrat) dilantik jadi menteri, tambah mayoritas lagi," kata dia.

Ketiga Partai Politik Koalisi Perubahan, yakni NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) siap mengikuti PDIP untuk menggulirkan hak angket di DPR RI untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan umum (pemilu) 2024.

Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim mengatakan, Koalisi Perubahan memiliki semangat yang sama dengan PDIP dan capresnya, Ganjar Pranowo sebagai inisiator hak angket. 

Hal tersebut disampaikan Hermawi Taslim saat ditemui usai rapat bersama Sekjen PKB dan PKS membahas keputusan hak angket, di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Kamis (22/2/2024).

"Semangat kami sebagai satu kesatuan yang utuh, tiga partai yang solid berkoalisi, semangat kami seperti semangat yang paling dinyatakan oleh Pak Anies kita siap bersama inisiator PDIP untuk menggulirkan hak angket," kata Hermawi.

Hermawi memastikan bahwa Koalisi Perubahan sudah menyiapkan data-data untuk dibawa ke hak angket di DPR RI sehingga tinggal menunggu kelanjutan dari PDIP. 

Koalisi Perubahan, kata dia, sampai hari ini akan menunggu sikap resmi PDIP apakah benar-benar akan menggulirkan hak angket di DPR RI.

Dia menyampaikan, Koalisi Perubahan juga mau bahwa kerja sama ini dilakukan dengan prinsip saling menghargai, menghormati, dan dalam satu kedudukan derajat yang sama.

"Jadi posisi kami data sudah siap, hal-hal kecil sudah siap tinggal menunggu tindak lanjutnya. Kawan-kawan PDIP sebagai partai terbesar, sebagai inisiator bagaimana lanjutnya," ucapnya.

Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengatakan pihaknya masih menunggu proses pengumpulan data dan fakta tim khusus bentukan TPN Ganjar-Mahfud. Nantinya, tim khusus itu akan memberikan suatu rekomendasi.

"Tim khusus yang kemudian akan memberikan suatu rekomendasi terkait dengan strategi lengkap dengan time table-nya termasuk dengan kemungkinan-kemungkinan penggunaan hak angket," ujar Hasto di Jakarta, Rabu (28/2/2024).

Hasto menerangkan, tim khusus ini berada langsung di bawah koordinasi partai pendukung Ganjar-Mahfud. Sehingga, PDI Perjuangan juga masih menunggu rekomendasi yang nantinya disampaikan tim khusus.

"Dari tim khusus, tim khusus ini langsung ya di bawah arahan dari para ketua umum partai dan juga direction dari dipimpin langsung pasangan calon yaitu Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD," ucap dia.