Novel Baswedan Dinonaktifkan Karena Tak Lolos TWK, Begini Kata KPK

Menurut Ali hal ini sesuai dengan keputusan rapat yang berlangsung pada 5 Mei 2021 dan dihadiri pimpinan, Dewan Pengawas dan pejabat struktural KPK.

Penyerahan tugas, kata dia, dilakukan semata-mata untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tugas di KPK agar tidak terkendala dan menghindari adanya permasalahan hukum berkenaan dengan penanganan kasus yang tengah berjalan.

"Dapat kami jelaskan bahwa saat ini pegawai tersebut bukan nonaktif, karena semua hak dan tanggung jawab kepegawaiannya masih tetap berlaku," ujar Ali.

Dia juga mengatakan KPK saat ini tengah berkoordinasi secara intensif dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan KPK mengirimkan surat ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) terkait tindak lanjut terhadap para pegawai lembaga antirasuah yang dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Sementara, Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap membenarkan SK dari Ali Firli sudah diterima sebagian besar pegawai yang tidak memenuhi syarat, namun dalam SK itu para pegawai yang tak lolos tes diminta serahkan tugas dan tanggung jawab.

"Dan diminta dalam SK itu agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya kepada atasannya langsung, ini artinya penyelidik dan penyidik yang TMS (Tidak Memenuhi Syarat)," kata dia.

Para pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat tidak bisa lagi melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan, serta harus menyerahkan perkaranya kepada atasannya.

"Pegawai KPK tentu akan melakukan konsolidasi untuk langkah yang akan kami ambil berikutnya, karena bagi kami putusan MK (Mahkamah Konstitusi) sudah jelas, bahwa peralihan status tidak merugikan pegawai dan amanat revisi Undang-Undang KPK hanya alih status saja dari pegawai KPK jadi ASN, dan ketua KPK harus mematuhi itu," kata Yudi.

Berikut adalah isi dari SK penonaktifan 75 pegawai yang tak lolos dengan tanda salinan yang sah tertanda Pelaksana Harian Kepala Biro SDM Yonathan Demme Tangdilintin.

Pertama, menetapkan nama-nama pegawai tersebut dalam lampiran surat keputusan ini tidak memenuhi syarat (TMS) dalam rangka pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara.

Kedua, memerintahkan pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsung sambil menunggu keputusan lebih lanjut.

Ketiga, menetapkan lampiran dalam keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Isu terkait TWK memang menjadi sorotan akhir-akhir ini. Tes yang digelar KPK dalam rangka alih status pegawainya menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) jadi pembahasan sejumlah pihak.

Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (LAKPESDAM) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pun meminta presiden Joko "Jokowi" Widodo membatalkan TWK tersebut.

Menurut LAKPESDAM-PBNU, TWK yang sudah diikuti 1.351 pegawai KPK menunjukkan hal aneh, lucu, seksis, rasis, diskriminatif, bahkan berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

"Meminta kepada Presiden RI Joko Widodo untuk membatalkan TWK yang dilakukan terhadap 1.351 pegawai KPK," tulis LAKPESDAM-PBNU dalam siaran pers yang ditandatangani Ketua LAKPESDAM-PBNU Rumadi Ahmad.

"Karena pelaksanaan TWK cacat etik-moral dan melanggar hak asasi manusia yang dilindungi oleh UUD 1945," demikian lanjutan isi siaran pers yang diunggah mantan juru bicara KPK Febri Diansyah di akun Twitternya, @febridiansyah, Sabtu (8/5/2021).