Jakarta, IDN Times – Ombudsman Republik Indonesia menemukan sejumlah persoalan dalam pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di sejumlah daerah. Mulai dari lokasi koperasi yang sulit diakses, lahan pembangunan berbatasan langsung dengan rawa, hingga persoalan perizinan bangunan. Temuan tersebut diperoleh setelah Ombudsman melakukan pengawasan langsung terhadap 14 koperasi di enam daerah, yakni Kabupaten Purworejo, Kota Batam, Kota Tual, Kabupaten Mamuju, Jakarta Selatan, dan Kabupaten Demak.
Pimpinan Ombudsman RI sekaligus Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Radian Syam, mengatakan pengawasan dilakukan untuk memastikan program prioritas pemerintah tersebut berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
"Teman-teman media sekalian, perlu kami sampaikan, kami juga melihat beberapa temuan di lapangan, yaitu ada di Kota Batam, ini terkait mengenai koperasi yang sulit akses. Dan kemudian ada juga di Kabupaten Mamuju, itu lahan yang berbatasan langsung dengan rawa," ujar Radian dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Rabu (18/11/2026).