Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Anggota Ombudsman RI, Radian Syam dalam jumpa pers, Rabu (18/11/2026). (YouTube/Ombudsman RI)
  • Ombudsman menemukan masalah akses, kondisi lahan, perizinan, dan kepastian lokasi dalam pembangunan KDKMP di enam daerah.

  • Ombudsman meminta dokumen kesepakatan penggunaan lahan disampaikan kepada publik agar keterlibatan masyarakat terlihat jelas.

  • Laporan hasil pemeriksaan dan tindakan korektif untuk Kementerian Koperasi serta PT Agrinas akan disampaikan pada pekan depan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Rabu (18/11/2026)

Radian Syam menyampaikan temuan Ombudsman dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI.

pekan depan

Ombudsman berencana menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Kementerian Koperasi dan PT Agrinas, termasuk saran, pendapat, dan tindakan korektif.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
  • What?
    Ombudsman menemukan persoalan pembangunan KDKMP, termasuk akses koperasi, kondisi lahan, perizinan, kepastian lokasi, dan kesesuaian tata ruang.
  • Who?
    Ombudsman Republik Indonesia, Radian Syam, Kementerian Koperasi, PT Agrinas, serta masyarakat dan pengurus desa terkait.
  • Where?
    Pengawasan dilakukan di Kabupaten Purworejo, Kota Batam, Kota Tual, Kabupaten Mamuju, Jakarta Selatan, dan Kabupaten Demak.
  • When?
    Temuan disampaikan dalam konferensi pers pada Rabu (18/11/2026). Laporan pemeriksaan direncanakan disampaikan pada pekan depan.
  • Why?
    Pengawasan dilakukan untuk memastikan program prioritas pemerintah berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
  • How?
    Ombudsman mengawasi langsung 14 koperasi menggunakan 10 indikator, mencatat laporan masyarakat, dan menyiapkan saran serta tindakan korektif.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Ombudsman melihat pembangunan koperasi desa di beberapa tempat. Ada koperasi yang susah didatangi, tanahnya dekat rawa, dan izinnya belum beres. Radian Syam meminta dokumen kesepakatan tanah dibuka kepada masyarakat. Ombudsman juga memeriksa banyak laporan. Laporan pemeriksaan untuk Kementerian Koperasi dan Agrinas akan diberikan pekan depan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Pengawasan Ombudsman memberikan ruang untuk memperbaiki pembangunan KDKMP sejak persoalan akses, lahan, perizinan, dan tata ruang ditemukan. Permintaan agar dokumen kesepakatan penggunaan lahan disampaikan kepada publik juga dapat memperjelas dasar pemilihan lokasi dan menunjukkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program koperasi desa.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times – Ombudsman Republik Indonesia menemukan sejumlah persoalan dalam pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di sejumlah daerah. Mulai dari lokasi koperasi yang sulit diakses, lahan pembangunan berbatasan langsung dengan rawa, hingga persoalan perizinan bangunan. Temuan tersebut diperoleh setelah Ombudsman melakukan pengawasan langsung terhadap 14 koperasi di enam daerah, yakni Kabupaten Purworejo, Kota Batam, Kota Tual, Kabupaten Mamuju, Jakarta Selatan, dan Kabupaten Demak.

Pimpinan Ombudsman RI sekaligus Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Radian Syam, mengatakan pengawasan dilakukan untuk memastikan program prioritas pemerintah tersebut berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Teman-teman media sekalian, perlu kami sampaikan, kami juga melihat beberapa temuan di lapangan, yaitu ada di Kota Batam, ini terkait mengenai koperasi yang sulit akses. Dan kemudian ada juga di Kabupaten Mamuju, itu lahan yang berbatasan langsung dengan rawa," ujar Radian dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Rabu (18/11/2026).

1. Ombudsman temukan lokasi koperasi sulit diakses hingga dekat rawa

Koperasi Desa Merah Putih (blorakab.go.id)

Radian menjelaskan, selain persoalan akses dan kondisi lahan di Batam serta Mamuju, Ombudsman juga menemukan persoalan perizinan pembangunan di Kabupaten Purworejo.

Di daerah tersebut, terdapat persoalan terkait pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Sementara itu, di Kota Tual, Maluku, belum terdapat kepastian terkait lokasi lahan yang akan digunakan untuk pembangunan koperasi desa.

Ombudsman juga menyoroti kesesuaian lokasi pembangunan gerai dengan ketentuan tata ruang dan lingkungan. Lokasi pembangunan perlu dipastikan tidak berada di kawasan yang dilarang, seperti lahan sawah dilindungi (LSD), ruang terbuka hijau (RTH), lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B), maupun kawasan sempadan sungai.

Menurut Radian, kesesuaian lokasi dan perizinan bangunan menjadi persoalan mendesak yang harus segera diperbaiki agar pembangunan KDKMP tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

"Persoalan perizinan bangunan dan kemudian lokasi tanah itu sesungguhnya memang menjadi urgen yang harus diperbaiki," katanya.

2. Ombudsman minta Agrinas buka dokumen kesepakatan penggunaan lahan

Direktur Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Wilayah Bali Nusa Tenggara, PT Agrinas Pangan Nusantara, Brigjen TNI (Purn) Joao Xavier Barreto Nunes, tinjau pembangunan KDMP Desa Kotabes, Kupang, NTT. (IDN Times/Putra Bali Mula)

Radian mengatakan, Ombudsman telah meminta klarifikasi kepada PT Agrinas terkait penggunaan lahan untuk pembangunan gerai KDKMP. Dari hasil klarifikasi tersebut, Agrinas menyampaikan bahwa dokumen lokasi tanah diperoleh berdasarkan kesepakatan pengurus maupun masyarakat desa.

Bahkan, Agrinas menunjukkan dokumen kesepakatan yang ditandatangani kepala desa, pengurus desa, masyarakat, dan tokoh setempat.

Meski demikian, Ombudsman meminta agar dokumen kesepakatan tersebut turut disampaikan kepada publik. Tujuannya agar masyarakat mengetahui dasar pemilihan lokasi pembangunan koperasi dan tidak muncul prasangka bahwa penggunaan lahan dilakukan sepihak oleh Agrinas maupun Kementerian Koperasi.

"Karena itu kami mengatakan, tolong juga disampaikan kesepakatan-kesepakatan desa ini ke media, ke teman-teman, ke masyarakat lainnya. Karena jangan sampai masyarakat tidak tahu bahwa itu sudah kesepakatan desa," ujar Radian.

Ia menegaskan, keterlibatan masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam pelaksanaan program KDKMP. Sebab, pemerintah menargetkan pembentukan sebanyak 80 ribu koperasi desa dan kelurahan. Menurutnya, target tersebut memungkinkan tercapai selama seluruh aturan dijalankan dengan baik dan masyarakat setempat dilibatkan dalam proses pembangunan.

3. Ombudsman siapkan tindakan korektif untuk Kemenkop dan Agrinas

(IDN Times/Cokie Sutrisno)

Dalam pengawasannya, Ombudsman menggunakan 10 indikator untuk menilai pelaksanaan program KDKMP. Indikator tersebut meliputi model bisnis, modul pembentukan koperasi, inventarisasi, pendampingan dan pelatihan sumber daya manusia (SDM), manajemen digital, sosialisasi, serta monitoring dan evaluasi.

Selain itu, Ombudsman turut menyoroti kejelasan tenggat waktu serah terima gerai, mekanisme penyerahan, serta pihak yang bertanggung jawab atas biaya listrik dan air.

Radian mengatakan, Ombudsman juga mencatat delapan laporan masyarakat dan tiga konsultasi terkait program KDKMP. Dari delapan laporan tersebut, enam di antaranya telah ditutup karena memperoleh penyelesaian, telah dilakukan tindakan korektif, tidak memenuhi persyaratan, atau tidak ditemukan dugaan maladministrasi. Sementara dua laporan lainnya masih dalam pemeriksaan.

Ombudsman berencana menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Kementerian Koperasi dan PT Agrinas pada pekan depan. Dalam laporan tersebut, Ombudsman akan memberikan saran, pendapat, serta tindakan korektif yang perlu segera dilakukan kedua pihak.

"Kami akan sampaikan beberapa hasil temuan, beberapa hal juga pengawasan yang kami lakukan, dan juga saran, pendapat, dan kemudian tindakan korektif yang harus segera dilakukan oleh Kementerian Koperasi maupun PT Agrinas," kata Radian.

Ia berharap hasil pengawasan tersebut dapat menjadi bahan perbaikan sehingga program KDKMP tidak terbengkalai dan bisa beroperasi secara berkelanjutan sesuai ketentuan.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More