Pajak Pembalut Diuji ke MK, Pemohon Minta Bebas PPN

Dalam permohonannya, Bernita menyoroti ketentuan Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 1 UU HPP yang mengatur fasilitas PPN, untuk barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat.

Sementara, penjelasan pasal tersebut merinci sejumlah barang yang masuk kategori kebutuhan pokok. Di antaranya beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Namun, produk sanitasi menstruasi, termasuk pembalut, tidak disebutkan secara eksplisit dalam daftar tersebut.

Bernita menegaskan, persoalan yang diajukan bukan sekadar karena pembalut tidak tercantum dalam rincian barang kebutuhan pokok. Dia mempertanyakan kriteria yang digunakan pemerintah dan pembentuk undang-undang dalam menentukan barang yang berhak memperoleh fasilitas PPN.

Menurut Bernita, kebutuhan sanitasi menstruasi merupakan kebutuhan esensial yang tidak dapat dihindari karena berkaitan dengan proses biologis perempuan. Kebutuhan tersebut juga berhubungan langsung dengan kebersihan dan kesehatan manusia.

Dia menilai, ketiadaan jaminan normatif mengenai kriteria penentuan barang kebutuhan pokok berpotensi membuat kebutuhan esensial yang berkaitan dengan fungsi biologis manusia tidak memperoleh pertimbangan setara dalam kebijakan perpajakan.

Kondisi itu dinilai dapat menimbulkan persoalan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Bernita menilai, pemberian fasilitas PPN terhadap barang kebutuhan pokok menunjukkan bahwa negara mengakui adanya barang yang memiliki kedudukan khusus karena fungsi dan tingkat kepentingannya bagi kehidupan masyarakat.

Meski demikian, dia tidak meminta agar seluruh barang yang dibutuhkan masyarakat otomatis dibebaskan dari PPN. Fokus gugatannya adalah memastikan penentuan barang yang memperoleh fasilitas perpajakan dilakukan berdasarkan kriteria yang objektif, rasional, dan konsisten dengan tujuan perlindungan kebutuhan dasar.

Dalam petitumnya, Bernita meminta MK menyatakan Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 1 UU HPP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

Dia meminta ketentuan tersebut dimaknai bahwa penentuan barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat sebagai dasar pemberian fasilitas PPN wajib mempertimbangkan secara objektif, rasional, dan proporsional kebutuhan esensial yang berkaitan dengan proses biologis manusia, termasuk produk sanitasi menstruasi.

Bernita juga meminta MK menyatakan penjelasan pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

Menurutnya, rincian barang kebutuhan pokok dalam penjelasan pasal tidak boleh dimaknai sebagai daftar yang bersifat tertutup atau limitatif. Dengan begitu, barang lain yang memiliki karakteristik kebutuhan esensial, termasuk produk sanitasi menstruasi, tetap dapat dipertimbangkan untuk memperoleh fasilitas PPN.

Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan, Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur memberikan sejumlah catatan terhadap permohonan Bernita. Salah satunya mengenai uraian kerugian konstitusional yang dialami pemohon akibat berlakunya ketentuan tersebut.

Ridwan menyebut, Bernita merupakan pihak yang secara langsung berhadapan dengan norma yang diuji. Namun, hubungan antara ketentuan dalam UU HPP dengan kerugian yang dialami serta hak konstitusional yang dianggap dilanggar belum dijelaskan secara memadai.

“Kebutuhan di sini kasus konkret, yang menjadi beban ekonomi karena PPN ini sehingga mengalami kerugian. Namun keterkaitan norma dengan kerugian serta hak yang dijamin dalam konstitusi belum diuraikan dengan baik. Sebenarnya apa kerugian langsung yang dialami dan kerugian konstitusionalnya. Maka harus jelaskan terutama mengaitkan dengan diskriminasi dan batu ujinya,” ujar Ridwan.

Sementara, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyatakan, Bernita diberi waktu 14 hari sejak berakhirnya sidang pemeriksaan pendahuluan untuk memperbaiki permohonannya. Naskah perbaikan permohonan tersebut harus diserahkan kepada Kepaniteraan MK paling lambat Senin (23/11/2026) pukul 12.00 WIB.

Setelah itu, MK akan menjadwalkan sidang lanjutan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok perbaikan permohonan yang diajukan Bernita.