Jakarta, IDN Times - Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, menilai gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, bisa menjadi preseden buruk dalam iklim negara hukum.
Bivitri menilai gugatan Partai Prima yang diajukan ke PN Jakarta Pusat terhadap KPU, sejatinya sudah menyalahi aturan karena membawa masalah privat antara parpol dan KPU ke ranah perdata.
Menurutnya gugatan yang diajukan Partai Prima semestinya bisa selesai di ranah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bukan di tingkat pengadilan negeri.