Panglima TNI Mau Buka Rekrutmen Khusus Ahli IT Atasi Kebocoran Data

10 Jul 2024, 13:57 WIB

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto membantah ada keterlibatan prajurit TNI dalam insiden kebakaran rumah wartawan di Karo, Sumatra Utara. (IDN Times/Amir Faisol)

Intinya sih...

Panglima TNI membuka rekrutmen ahli IT untuk mengatasi kebocoran data.
Server BAIS TNI diretas, data dijual di situs gelap dengan harga hingga Rp114,7 juta menggunakan mata uang crypto.
Berulangnya pembobolan data publik disebabkan kurangnya investigasi akuntabel menurut ELSAM pada 2021.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto berencana membuka rekrutmen khusus ahli information technology (IT). Langkah itu diambil untuk mengatasi kebocoran data.

Menurut Agus, rekrutmen ahli IT ini nantinya bukan lewat jalur rekrutmen TNI umum. TNI akan menyiapkan jalur khusus buat merekrut jagoan IT Tanah Air tersebut.

"Tidak dari bintara umum, tamtama umum, atau perwira umum, jadi khusus, jadi memang mungkin kuliahnya SMA sudah punya kemampuan IT," kata Agus di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

1. Panglima bakal evaluasi total tim sibernya

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto membantah ada keterlibatan prajurit TNI dalam insiden kebakaran rumah wartawan di Karo, Sumatra Utara. (IDN Times/Amir Faisol)

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu menjelaskan, tim siber yang berisi rekrutmen khusus itu akan melalui pelatihan. Panglima TNI itu menyebut, tim siber yang sudah ada juga bakal mendapatkan pelatihan baru untuk mengantisipasi kebocoran data.

"Harus mulai dari rekrutmennya, personel siber itu, dari civilian-nya dia memang harus mempunyai kemampuan IT, baru masuk lewat rekrutmen khusus nanti, pendidikannya khusus, baru dia masukkan ke satuan siber," kata dia.

"Iya. Rekrutmen khusus," lanjutnya.

Agus memastikan, TNI akan terus mengevaluasi total jajaran tim siber untuk mengantisipasi kebocoran data. Termasuk menyiapkan alat-alat yang bagus.

"Ya kita mau SDM-nya dulu ya, kalau SDM-nya sudah bagus saya rasa. Makanya kita lagi evaluasi. Evaluasi dari SDM-nya, mungkin alat-alatnya juga harus bagus," kata dia.

2. Server BAIS TNI pernah diretas dan dijual di situs gelap

ilustrasi peretasan (IDN Times/Mardya Shakti)

Diketahui, server Badan Intelijen Strategis (BAIZ) milik TNI diretas. Bahkan, Data-datanya sempat dicuri dan dijual di sebuah situs gelap.

Peretas yang menamakan diri sebagai MoonzHaxor sempat menyampaikan notifikasi di situs Breach Forums bahwa memiliki data-data yang diperoleh dari BAIS TNI.

Dalam situs tersebut, MoonzHaxor menuliskan akan menjual 2.000 data anggota BAIS TNI sebanyak 773 kilobyte dan dokumen rahasia dengan bobot 33,7 gigabyte.

Data anggota dijual dengan harga 1.000 Dollar Amerika Serikat atau setara Rp16,3 juta. Sedangkan, data-data rahasia dijual dengan harga 7.000 Dollar Amerika Serikat atau setara Rp114,7 juta.

Ia mengatakan hanya menerima pembayaran menggunakan crypto atau monero. Monero juga merupakan mata uang crypto.

Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Mayjen Nugraha Gumilar menyebut, data yang kini ada di situs Breach Forums merupakan data-data lama.

"Data yang diretas adalah data lama dan di-release tahun 2024. Saat ini server sudah dinonaktifkan untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut," ujar Nugraha.

3. Pembobolan data BAIS TNI bukan kali pertama

ilustrasi Peretasan (unsplash.com/Mika Baumeister)

Peristiwa pembobolan data milik BAIS TNI dan INAFIS Polri bukan kali pertama terjadi di Indonesia. Bahkan, pada 2021, data milik Badan Intelijen Negara (BIN) pun ikut dicuri lalu dijual di dark web.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat ELSAM menilai, berulangnya peristiwa pembobolan data karena tidak pernah ada investigasi lanjutan yang akuntabel.

"Setiap kali terjadi insiden kebocoran data yang melibatkan institusi publik, hampir tidak ditemukan adanya suatu proses investigasi yang dilakukan secara akuntabel," demikian keterangan resmi ELSAM pada 2021.

"Padahal adanya laporan investigasi yang akuntabel ini tidak hanya penting bagi pengendali data, tetapi juga untuk memastikan pemenuhan hak‐hak subjek data, termasuk di dalamnya hak pemulihan yang efektif," lanjutnya.