Para Ulama Diminta Berani Tolak 'Serangan Fajar' Jelang Muktamar NU ke-35

Dalam kesempatan itu, Ketua Tanfidziyah PWNU DKI KH Samsul Ma’arif yang menjadi salah satu narasumber halaqah menilai, ishlah yang beberapa waktu lalu berlangsung antara Rais Aam Kiai Miftahul Ahyar dan Ketum PBNU Gus Yahya hanyalah janji manis alias lips service.

“Ishlah itu hanya formalistik, di permukaan, sampai sekarang sejatinya tidak pernah ada ishlah antara keduanya. Bahkan dalam satu kesempatan bersama dengan Gus Yahya, DKI diminta mundur menjadi tuan rumah Muktamar, namun saya menolaknya,” ujar KH Samsul.

Sementara, tokoh NU, Adnan Anwar menekankan agar calon Rais Aam dan Ketum PBNU memahami geopolitik yang saat ini terjadi. Ia pun mengkritisi pengurus saat ini yang justru tidak netral dan memihak.

“Tidak seperti sekarang, ngurus Ba’alawi saja tidak bisa, malah memihak. Indonesia itu dijadikan target setelah Iran. Islam di Indonesia dianggap sebagai gangguan ekonomi mereka, makanya pesantren mulai di-bully. Beda sekali dengan zaman Kiai Said Aqil Siradj, saat itu pengkaderan jalan, universitas tumbuh, dan seterusnya,” ujar Adnan.

Penasehat LBM PWNU DKI, Mukti Ali Qusyairi menjelaskan calon pengurus ideal sesuai dengan kriteria AHWA.

"Jika ada yang paling alim, maka didahulukan yang paling alim, yan paling tertib pendidikannya. Pilihannya hanya Kiai Said, beliau pernah mendampingi empat Rais Aam dan berjalan baik-baik saja, tidak ada persoalan maupun masalah penting seperti saat ini,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI), Abdul Manan Ghoni meminta agar seluruh pengurus PWNU dan PCNU melawan adanya suap politik uang.

“Segenap pengurus PWNU dan PCNU wajib hukumnya melawan suap AHWA, wajib tanpa terkecuali. Menerima suap itu adalah kebobrokan moral tertinggi yang tidak seharusnya dinormalisasi oleh para muktamirin,” ujarnya.

"Menghadapi Muktamar ke-35, seluruh elemen NU, terutama para kiai sepuh, pengurus di berbagai tingkatan, dan warga nahdliyin secara umum, harus berani bersikap tegas menolak segala bentuk komersialisasi suara dan stempel organisasi," sambung Abdul.