Para Ulama Diminta Berani Tolak 'Serangan Fajar' Jelang Muktamar NU ke-35
- Forum Ulama Nahdliyyin menggelar halaqah di Jakarta menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
- Mujib Qulyubi meminta pengurus dan pengasuh pesantren mengedepankan otoritas moral, keteladanan, serta menolak risywah.
- Sejumlah narasumber menyoroti ishlah, pelaksanaan AHWA, kriteria calon pengurus, dan penolakan suap politik uang.
Jakarta, IDN Times - Forum Ulama Nahdliyyin (FUN) menggelar Halaqah Jam’iyyah Nahdlatul Ulama bertema “Menyelamatkan Marwah Syuriyah dan Kemuliaan Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA)” jelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jakarta, Jumat (21/8/2026).
Ketua FUN, Mujib Qulyubi menegaskan halaqah bertujuan untuk menyatukan komitmen bersama para pengurus syuriyah dan tanfidziyah, serta puluhan pengasuh pesantren agar Muktamar besok mengedepankan otoritas moral, keteladanan, serta komitmen untuk menolak risywah.
“Tujuan utama sistem AHWA ini untuk menghindari politik uang, eh sekarang yang terjadi sebaliknya. PBNU sudah mengeluarkan Pedoman Penyampaian Usulan Nama Calon AHWA secara resmi ada lima poin. Tapi dalam pelaksanaan ditengarahi banyak pelanggaran, baik prosedural maupun substansial. Indikasi 'tembak di tempat' dan paket lengkap dari institusi luar adalah bukti penyimpangan nyata,” ujar Mujib dalam keterangannya.
Forum ini mendorong adanya kesadaran serta perbaikan agar muktamirin kembali pada niat dasar (Tajdidun Niyat). Mengingat kembali bahwa ber-NU adalah jalan pengabdian, bukan jalan mencari keuntungan finansial. Muji mengimbau, para pemegang hak suara di PWNU, PCNU, dan PCINU harus berani menjaga kehormatan diri. Stempel NU terlalu suci untuk ditukar dengan uang tunai.
Mujib mengatakan, Halaqah mendorong agar muktamar dikembalikan muruahnya sebagai majelis yang bermartabat. Muktamar ke-35 harus menjadi momentum pembuktian bahwa NU masih memiliki kiai yang hatinya tidak bisa dibeli, yang stempelnya tidak bisa disewa, dan yang cintanya pada Jam'iyyah jauh melampaui godaan fana duniawi.
"Menyelamatkan sistem AHWA dari tangan-tangan pembawa uang tunai adalah tugas suci untuk menyelamatkan masa depan Nahdlatul Ulama itu sendiri," tutur dia.
1. Ishlah dinilai hanya formalistik
Forum Ulama Nahdliyyin (FUN) menggelar Halaqah Jam’iyyah Nahdlatul Ulama bertema “Menyelamatkan Marwah Syuriyah dan Kemuliaan Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA)” jelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jakarta, Jumat (21/8/2026)(dok. Istimewa) Dalam kesempatan itu, Ketua Tanfidziyah PWNU DKI KH Samsul Ma’arif yang menjadi salah satu narasumber halaqah menilai, ishlah yang beberapa waktu lalu berlangsung antara Rais Aam Kiai Miftahul Ahyar dan Ketum PBNU Gus Yahya hanyalah janji manis alias lips service.
“Ishlah itu hanya formalistik, di permukaan, sampai sekarang sejatinya tidak pernah ada ishlah antara keduanya. Bahkan dalam satu kesempatan bersama dengan Gus Yahya, DKI diminta mundur menjadi tuan rumah Muktamar, namun saya menolaknya,” ujar KH Samsul.
2. Diharapkan calon Rais Aam dan Ketum PBNU memahami geopolitik
Lambang Nahdlatul Ulama, foto: unsplash.com Sementara, tokoh NU, Adnan Anwar menekankan agar calon Rais Aam dan Ketum PBNU memahami geopolitik yang saat ini terjadi. Ia pun mengkritisi pengurus saat ini yang justru tidak netral dan memihak.
“Tidak seperti sekarang, ngurus Ba’alawi saja tidak bisa, malah memihak. Indonesia itu dijadikan target setelah Iran. Islam di Indonesia dianggap sebagai gangguan ekonomi mereka, makanya pesantren mulai di-bully. Beda sekali dengan zaman Kiai Said Aqil Siradj, saat itu pengkaderan jalan, universitas tumbuh, dan seterusnya,” ujar Adnan.
Penasehat LBM PWNU DKI, Mukti Ali Qusyairi menjelaskan calon pengurus ideal sesuai dengan kriteria AHWA.
"Jika ada yang paling alim, maka didahulukan yang paling alim, yan paling tertib pendidikannya. Pilihannya hanya Kiai Said, beliau pernah mendampingi empat Rais Aam dan berjalan baik-baik saja, tidak ada persoalan maupun masalah penting seperti saat ini,” ujarnya.
3. Seluruh pengurus PWNU dan PCNU diminta melawan politik uang
Lambang Nahdlatul Ulama. (Dok. NU Online) Lebih lanjut, Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI), Abdul Manan Ghoni meminta agar seluruh pengurus PWNU dan PCNU melawan adanya suap politik uang.
“Segenap pengurus PWNU dan PCNU wajib hukumnya melawan suap AHWA, wajib tanpa terkecuali. Menerima suap itu adalah kebobrokan moral tertinggi yang tidak seharusnya dinormalisasi oleh para muktamirin,” ujarnya.
"Menghadapi Muktamar ke-35, seluruh elemen NU, terutama para kiai sepuh, pengurus di berbagai tingkatan, dan warga nahdliyin secara umum, harus berani bersikap tegas menolak segala bentuk komersialisasi suara dan stempel organisasi," sambung Abdul.
