Parodi Lagu Indonesia Raya, Guru Besar UI: Rakyat Jangan Terprovokasi

Lebih lanjut, Hikmahanto juga menyerukan kepada masyarakat untuk memberikan ruang waktu bagi Malaysia untuk bekerja. Saat ini, penyelidikan masih dilangsungkan oleh Pemerintah Malaysia untuk mengungkap pelaku di balik insiden ini.

"Pemerintah Malaysia tengah menyelidiki tindakan tersebut dan bila pelakunya adalah warga negara Malaysia, maka pelaku tersebut akan dikenai sanksi yang tegas," ujar Hikmahanto.

"Otoritas Malaysia harus mampu mengungkap pelaku dan bila ada di Malaysia dikenakan sanksi. Dengan demikian, tidak ada pembiaraan oleh Pemerintah Malaysia atas tindakan provokatif ini," tambahnya.

Hikmahanto juga meminta agar Pemerintah Indonesia tidak merespons secara berlebihan kejadian ini. Ia juga menyebut tindakan dari Kedubes RI, yang langsung berkoordinasi dengan Kemenlu dan Polisi Diraja Malaysia (PDRM) soal insiden ini, sudah tepat.

"Intinya bahwa Pemerintah Malaysia sudah mengetahui tindakan meng-upload parodi Indonesia Raya di Malaysia.
Apa yang disampaikan oleh Kedubes Malaysia sudah memadai dan Pemerintah Indonesia tidak perlu melakukan respons yang berlebihan," ujar Hikmahanto.

"Perlu dipahami bahwa peng-upload parodi lagu Indonesia Raya tidak dilakukan oleh pejabat Malaysia. Ini berbeda dengan tindakan baru-baru ini oleh agen intelijen Jerman yang mengunjungi markas FPI. Oleh karenanya, Kemlu tidak perlu memanggil Duta Besar Malaysia, bahkan meminta Dubes untuk melakukan klarifikasi," lanjutnya.

Sementara itu, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan meminta Polisi Diraja Malaysia (PDRM) mengusut pelaku pembuatan video parodi lagu Indonesia Raya.

"Kita sudah ada komunikasi dengan Kemenlu dan memang pihak PDRM akan melakukan investigasi," ujar Koordinator Fungsi Pensosbud KBRI Kuala Lumpur Yoshi Iskandar dilansir ANTARA.

Yoshi mengatakan, berdasarkan pemantauannya, video tersebut juga sudah diturunkan dari YouTube.

"Ini kalau melihat video-nya juga sudah di-take down atau diturunkan. Itu kalau dari sisi channel-nya. Tapi mungkin masih ada karena beredar di media," katanya.

Yoshi mengatakan, pada Minggu (27/12/2020), pihaknya sudah melakukan koordinasi gerak cepat terkait masalah ini.

"Begitu video naik kami langsung koordinasi dengan PDRM dan Kemenlu di sini. Dari situ kemudian keluar pernyataan dari Kedutaan Malaysia. Itu hasil koordinasi kami dengan pihak Kemenlu guna meredam situasi yang kita lihat kini karena ramai di media dan banyak komentar," katanya.

Yoshi menegaskan, prinsipnya Pemerintah Indonesia minta agar kasus ini diselesaikan sesuai koridor ketentuan hukum yang berlaku.

"Kita lihat. Prosesnya yang mengalir saja. Kita percayakan kepada pihak Malaysia. Kita percayakan kepada pihak PDRM Malaysia untuk investigasi masalah ini. Jadi biarkan bergulir seperti itu. Kita akan terus pantau," katanya.