Dino Usul Indonesia Pelopori Bandung 2.0, Koalisi Negara Middle Powers

Dino Patti Djalal mengusulkan Bandung 2.0 sebagai koalisi negara-negara berkekuatan menengah dari berbagai kawasan.
Gagasan ini terinspirasi KAA 1955 dan ditujukan untuk memperkuat hukum internasional serta multilateralisme.
Indonesia didorong lebih aktif mengambil peran kepemimpinan dan naik menjadi pivotal middle power.
Jakarta, IDN Times – Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, mengusulkan Indonesia memelopori inisiatif Bandung 2.0 untuk membentuk tatanan dunia baru yang lebih adil, damai, dan menjunjung hukum internasional.
Gagasan tersebut terinspirasi dari Konferensi Asia-Afrika (KAA) 1955 di Bandung, yang melahirkan Dasasila Bandung sebagai prinsip kerja sama dan solidaritas antarnegara.
Namun, berbeda dengan KAA 1955 yang mempertemukan 29 negara Asia dan Afrika, Bandung 2.0 diusulkan menjadi koalisi negara-negara berkekuatan menengah atau middle powers dari berbagai kawasan dunia, baik utara maupun selatan, serta timur dan barat.
Dino menilai inisiatif tersebut diperlukan ketika tatanan internasional tengah mengalami perubahan besar, sementara kepemimpinan global semakin melemah. Hal itu disampaikannya dalam pidato pada Conference on Indonesian Foreign Policy (CIFP) di Jakarta, Sabtu (21/11/2026).
1. Bandung 2.0 diharapkan jadi kekuatan baru dunia

Founder FPCI Dino Patti Djalal membuka Conference of Indonesia Foreign Policy (CIFP) di Jakarta. (IDN Times/Marcheilla) Dino mengatakan, Indonesia memiliki modal sejarah yang kuat untuk kembali memainkan peran sebagai pelopor diplomasi internasional, yakni semangat Dasasila Bandung. Menurutnya, prinsip-prinsip yang lahir dari KAA 1955 masih relevan untuk menjawab berbagai tantangan geopolitik saat ini, termasuk konflik bersenjata dan melemahnya multilateralisme.
“Mungkin ini sudah saatnya kita memelopori suatu proses Bandung 2.0,” kata Dino.
Ia menjelaskan, Bandung 2.0 dapat menjadi wadah kerja sama negara-negara berkekuatan menengah yang memiliki komitmen terhadap hukum internasional dan penyelesaian konflik secara damai.
“Kalau dulu Bandung tahun 1955 mengundang 29 negara dari Asia-Afrika untuk melahirkan Dasasila Bandung, maka Bandung 2.0 berarti formatnya berbeda. Bukan hanya negara-negara di Global South, tapi suatu koalisi antara middle powers dari utara dan selatan, dari timur dan barat,” ujarnya.
Dino berharap koalisi tersebut dapat memperkuat penghormatan terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menghidupkan kembali multilateralisme, serta mendorong reformasi lembaga-lembaga internasional.
Menurutnya, negara-negara berkekuatan menengah tidak perlu menunggu negara-negara besar untuk mengambil langkah bersama.
“Sehingga koalisi Bandung 2.0 ini bisa, tanpa menunggu negara-negara besar siap, membentuk the next world order yang lebih baik,” tegasnya.
2. Dino kritik RI minim inisiatif internasional

Founder FPCI Dino Patti Djalal membuka Conference of Indonesia Foreign Policy (CIFP) di Jakarta. (IDN Times/Marcheilla) Dalam pidatonya, Dino juga mengkritik minimnya inisiatif internasional yang ditawarkan Indonesia dalam dua tahun terakhir. Padahal, menurutnya, perubahan geopolitik global memberikan kesempatan lebih luas bagi negara-negara berkekuatan menengah untuk mengambil peran kepemimpinan.
“Dan dalam dua tahun terakhir, Indonesia belum ada inisiatif internasional apa pun yang ditawarkan kepada dunia. Ini sangat mengkhawatirkan,” kata Dino.
Ia mencontohkan Jepang yang berhasil mempertahankan kerja sama perdagangan Trans-Pacific Partnership (TPP) menjadi Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) setelah Amerika Serikat menarik diri.
Selain itu, India membentuk International Solar Alliance, sementara Qatar aktif menjalankan diplomasi mediasi dalam berbagai konflik internasional. Dino menilai Indonesia seharusnya mampu melakukan hal serupa dengan memanfaatkan pengaruh diplomatik dan sejarah kepemimpinannya.
“Dalam dunia yang sedang berubah, sebagaimana tradisi politik luar negeri kita, Indonesia harus kembali memosisikan diri sebagai arsitek dan pelopor,” ujarnya.
3. Indonesia didorong naik kelas jadi pivotal middle power

Founder FPCI Dino Patti Djalal membuka Conference of Indonesia Foreign Policy (CIFP) di Jakarta. (IDN Times/Marcheilla) Dino mengatakan, perubahan tatanan dunia membuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan pengaruhnya dalam hubungan internasional. Terlebih, Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump dinilai mulai mengurangi keterlibatannya dalam berbagai kerja sama dan kepemimpinan internasional.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat ruang kepemimpinan global menjadi lebih terbuka bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia.
“Kita harus memanfaatkan posisi kita sebagai middle power dan merintis strategi middle power dengan membangun koalisi dengan negara-negara middle power lain yang progresif,” kata Dino.
Ia menegaskan, Indonesia tidak boleh puas hanya menjadi negara berkekuatan menengah tanpa memberikan kontribusi nyata terhadap pembentukan tatanan internasional.
“Dan kita juga jangan puas menjadi sekadar middle power biasa. Kita harus bisa naik kelas menjadi pivotal middle power yang benar-benar membawa dampak bagi the next world order,” ujarnya.
Dino meyakini bahwa Bandung 2.0 dapat menjadi salah satu langkah Indonesia untuk memainkan peran tersebut. Menurutnya, apabila koalisi itu berhasil dibangun, Indonesia dapat membantu mengarahkan dunia kembali pada prinsip kerja sama, perdamaian, dan penghormatan terhadap hukum internasional.





















