Jakarta, IDN Times - Komisi III DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidananya terhadap pelaku. Hal ini juga berlaku dalam mekanisme perampasan aset tanpa berdasarkan putusan pidana atau non-conviction based (NCB).
Ketentuan tersebur berada dalam Pasal 6A sebagai substansi baru yang diusulkan oleh pemerintah. Adapun, mekanisme NCB memang telah disepakati bersama akan diatur dalam RUU Perampasan Aset yang diatur dalam Pasal 3 huruf b.
"Jadi ini sudah tepat ya, artinya walaupun kita melakukan gugatan atau apa, tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana," kata Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset DPR RI Soedeson Tandra di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), Pasal 6 Ayat 1 RUU Perampasan Aset mengatur ada lima kategori pelaku tindak pidana yang asetnya bisa dirampas tanpa putusan pidana. Beberapa di antaranya tersangka atau terdakwa yang meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, pelaku tidak diketahui, atau pelaku yang tidak diketahui keberadaannya.
Sementara berdasarkan Pasal 6 Ayat 2, pelaku yang dapat diterapkan perampasan aset melalui mekanisme NCB, harus memenuhi kriteria aset bernilai minimal Rp1 miliar. DPR juga menyetujui usulan pemerintah agar perampasan aset yang sudah berjalan melalui mekanisme NCB dihentikan berdasarkan penetapan hakim jika tersangka atau terdakwa sudah tertangkap. Setelah itu, proses penyidikan dan penuntutan terhadap tersangka dilanjutkan kembali sesuai dengan hukum acara pidana (KUHAP).
Komisi III DPR RI bersama pemerintah mulai membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana, yang ditandai dengan penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) untuk perubahan beleid tersebut.
RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana mulanya diharapkan dapat disahkan sebagai undang-undang pada 15 Desember 2026. Namun, Komisi III DPR kini bertekad rancangan beleid tersebut bisa disahkan pada November ini. Salah satu muatan yang akan diatur adalah hukuman mati bagi koruptor.
"Kami sangat berharap dan kami kita harus memastikan RUU ini diundangkan atau disahkan di bulan November ini ya, di masa sidang ini. Jadi mendahului apa namanya tenggat 15 Desember," kata Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra Habiburokhman di Gedung DPR.