Rapat koordinasi pascabencana Sumatra di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (26/1/2026) (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)
Sementara itu, layanan internet di wilayah terdampak dinyatakan telah berjalan normal, demikian pula pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan gas liquefied petroleum gas (LPG) yang relatif stabil. Tito menekankan pentingnya menjaga konsistensi pasokan tersebut guna mendukung kelancaran aktivitas pendidikan dan kehidupan sosial masyarakat.
Dari sisi ekonomi, seluruh pasar di Provinsi Sumatra Barat dan Sumatra Utara telah kembali beroperasi 100 persen. Adapun di Provinsi Aceh, sekitar 65 persen pasar telah beroperasi, sementara sisanya masih dalam proses pemulihan secara bertahap.
Meski demikian, Tito mengakui masih terdapat sejumlah infrastruktur yang memerlukan perhatian lanjutan, antara lain jalan provinsi, kabupaten, dan desa yang belum sepenuhnya pulih, jembatan yang masih bersifat sementara, serta kebutuhan normalisasi sungai di beberapa daerah terdampak.
Untuk memastikan percepatan pemulihan berjalan optimal, Kemendagri membentuk posko pemantauan di tingkat pusat dan daerah.
“Ada posko di sini yang monitor, pos komandonya di Kemendagri, dan ada satu posko lagi di Aceh. Meskipun di Sumatra Utara, di Medan, Sumatra Barat juga mereka membentuk posko tingkat provinsi,” kata dia.
Seluruh upaya tersebut dilakukan secara terpadu agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi, khususnya di sektor pendidikan dan pelayanan publik, dapat berjalan efektif, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi masyarakat terdampak.