Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Sekolah terdampak di wilayah Sumatra dan Aceh / dok Kemendikdasmen
Sekolah terdampak di wilayah Sumatra dan Aceh / dok Kemendikdasmen

Intinya sih...

  • 100% proses belajar mengajar di tiga provinsi terdampak Sumatra telah pulih

  • Pemerintahan, layanan kesehatan, dan infrastruktur dasar kembali normal di wilayah terdampak

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times – Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, Muhammad Tito Karnavian, mengatakan, proses belajar mengajar di tiga provinsi terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, telah kembali berjalan 100 persen.

Hal itu disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Wilayah Sumatra yang digelar di Ruang Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (26/1/2026).

1. Masih ada kegiatan belajar mengajar dilakukan di ruang kelas darurat

Banjir bandang menghantam sekolah di Kampung Panton Nangka (dok.Humas Aceh Tengah)

Tito mengatakan, keberhasilan ini seiring dengan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terus dilakukan pemerintah pusat bersama pemerintah daerah (pemda).

Berdasarkan laporan Satgas, saat ini 100 persen kegiatan belajar mengajar di wilayah terdampak telah kembali berlangsung. Meski demikian, sekitar tiga persen di antaranya masih dilaksanakan di ruang kelas darurat akibat keterbatasan sarana pascabencana.

Tito menegaskan, pemulihan sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah karena menyangkut keberlanjutan pembelajaran generasi muda di daerah terdampak.

2. Penyelenggaraan pemerintahan di seluruh wilayah terdampak bencana kembali berjalan normal

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian (dok. Kemendagri)

Selain sektor pendidikan, Tito juga memastikan penyelenggaraan pemerintahan di seluruh wilayah terdampak bencana telah kembali berjalan normal, termasuk di Kabupaten Aceh Tamiang.

Pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota telah kembali melaksanakan fungsi pelayanan publik kepada masyarakat.

Selain itu, kata Tito, layanan kesehatan di ketiga provinsi terdampak telah kembali beroperasi normal. Dari 87 rumah sakit umum daerah (RSUD) terdampak dan 9 sempat berhenti beroperasi, saat ini seluruhnya telah kembali melayani masyarakat.

Sementara, dari 867 puskesmas terdampak, sebanyak 865 telah beroperasi normal dan 2 masih beroperasi di lokasi sementara sambil menunggu pembangunan gedung baru.

Pada sektor infrastruktur dasar, pemulihan layanan kelistrikan menunjukkan perkembangan signifikan. Di Provinsi Aceh, kurang dari 1 persen wilayah masih dalam proses pemulihan, sementara di Provinsi Sumatra Utara layanan listrik telah pulih hingga 99 persen dan di Provinsi Sumatra Barat telah menyala 100 persen.

Seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di ketiga provinsi tersebut juga telah beroperasi kembali.

3. Internet dan pasokan BBM relatif stabil

Rapat koordinasi pascabencana Sumatra di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (26/1/2026) (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Sementara itu, layanan internet di wilayah terdampak dinyatakan telah berjalan normal, demikian pula pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan gas liquefied petroleum gas (LPG) yang relatif stabil. Tito menekankan pentingnya menjaga konsistensi pasokan tersebut guna mendukung kelancaran aktivitas pendidikan dan kehidupan sosial masyarakat.

Dari sisi ekonomi, seluruh pasar di Provinsi Sumatra Barat dan Sumatra Utara telah kembali beroperasi 100 persen. Adapun di Provinsi Aceh, sekitar 65 persen pasar telah beroperasi, sementara sisanya masih dalam proses pemulihan secara bertahap.

Meski demikian, Tito mengakui masih terdapat sejumlah infrastruktur yang memerlukan perhatian lanjutan, antara lain jalan provinsi, kabupaten, dan desa yang belum sepenuhnya pulih, jembatan yang masih bersifat sementara, serta kebutuhan normalisasi sungai di beberapa daerah terdampak.

Untuk memastikan percepatan pemulihan berjalan optimal, Kemendagri membentuk posko pemantauan di tingkat pusat dan daerah.

“Ada posko di sini yang monitor, pos komandonya di Kemendagri, dan ada satu posko lagi di Aceh. Meskipun di Sumatra Utara, di Medan, Sumatra Barat juga mereka membentuk posko tingkat provinsi,” kata dia.

Seluruh upaya tersebut dilakukan secara terpadu agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi, khususnya di sektor pendidikan dan pelayanan publik, dapat berjalan efektif, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi masyarakat terdampak.

Editorial Team