Jakarta, IDN Times - Sekretaris Fraksi PDIP, Dolfie Othniel Frederic Palit, mengatakan partainya telah bersepkat menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) menanggapi polemik ijazah Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.
Dolfie menegaskan, Indonesia merupakan negara hukum, sehingga penyelenggaraan kekuasaan negara, termasuk pengisian jabatan presiden dan wakil presiden, wajib memenuhi ketentuan konstitusi serta peraturan perundang-undangan.
"Pemilihan presiden dan wakil presiden wajib diselenggarakan berdasarkan asas langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil, termasuk menjamin bahwa setiap calon memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan," kata Dolfie dalam rapat penyampaian hak menyatakan pendapat di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Sebanyak 14 anggota DPR RI Fraksi-PDIP menandatangani pernyataan HMP Ijazah Gibran. Berikut daftarnya:
Haris Turino, nomor anggota A-208, Dapil Jateng IX.
Bony Triyana, A-232, Banten I.
I Wayan Sudirta, A-238, Bali.
Andreas Eddy Susetyo, A-220, Jatim V.
Dede Indra Permana, A-210, Jateng X.
Sturman Panjaitan, A-173, Kepri.
Satori Agantina, A-185, Jabar VIII.
TB Hasanuddin, A-186, Jabar IX.
Sofyan Tan, A-156, Sumut I.
Ina Ammania, A-217, Jatim VIII.
I Nyoman Parta, A-263, Bali.
Mufti Anam, A-215, Jatim II.
Edi Purwanto, A-165, Jambi.
Adian Napitupulu, A-181, Kabupaten Bogor.