PDIP Kaget Budi Arie Sebut Ada Percepatan Politik Sebelum 2029

28 Agu 2026, 20:29 WIB

Muhammad Ilman Nafian

News

Channel

Add Us on Google

PDIP Kaget Budi Arie Sebut Ada Percepatan Politik Sebelum 2029

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Intinya Sih

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengaku kaget atas pernyataan Budi Arie soal percepatan politik sebelum 2029, menilainya sebagai tindakan anti-demokrasi karena disampaikan dalam forum tertutup yang dihadiri Jokowi.
PDIP menegaskan tetap mengikuti aturan demokrasi hingga Pemilu 2029, sambil mendorong pemerintah, DPR, dan lembaga negara mendengarkan kritik serta suara rakyat.
Budi Arie meminta maaf atas pernyataannya yang memicu spekulasi, menyebut analisis itu bersifat pribadi, tidak terkait Jokowi, dan siap menanggung konsekuensinya.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengaku kaget dengan pernyataan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, yang menyebut kemungkinan terjadinya percepatan politik sebelum tahun 2029. Terlebih, pernyataan Budi itu disampaikan berada di samping Presiden ke-7 RI, Joko "Jokowi" Widodo.

"Ya, kami sangat kaget dengan pernyataan itu karena itu dalam suatu forum yang tertutup yang dihadiri oleh Jokowi. Sehingga dengan adanya suatu skenario-skenario seperti itu adalah suatu tindakan anti-demokrasi," ujar Hasto di Megawati Institute, Jakarta, Jumat (28/8/2026).

1. PDIP tetap berada di jalur demokrasi

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Hasto menegaskan, PDI Perjuangan tetap berada di jalur demokrasi. Oleh karena itu, PDI Perjuangan akan mengikuti aturan hingga Pemilu 2029.

"Sikap PDI Perjuangan adalah pemilu 2029 dan ini menjaga kesehatan di dalam sistem demokrasi kita. Kalau ada yang tidak puas maka salurkan berbagai kritik itu dan kemudian kami PDI Perjuangan mendorong agar presiden, pemerintah, DPR RI, dan lembaga negara lain untuk lembaga negara tinggi lainnya untuk mendengarkan suara rakyat, mendengarkan kritik," ucap dia.

2. Budi Arie minta maaf

Budi Arie Setiadi (IDN Times/Aryodamar)

Sebelumnya, Budi Arie menyampaikan permintaan maaf terkait pernyataan viralnya yang menyebut kemungkinan terjadinya percepatan politik sebelum tahun 2029. Dia meminta maaf apabila pernyataan tersebut menimbulkan ketidaknyamanan.

"Sehubungan dengan viralnya pernyataan dan analisa saya dalam sebuah pertemuan di Jakarta baru-baru ini, yang menimbulkan spekulasi dan berbagai salah penafsiran, saya budi Arie setiadi memohon maaf kepada pihak-pihak yang kurang berkenan dan nyaman dengan pernyataan saya tersebut," ujar Budi Arie dalam pernyataan videonya yang dikirim ke IDN Times, Rabu (26/8/2026).

Pernyataan Budi Arie itu diucapkan dalam rangka menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Di mana, Presiden Ketujuh RI, Joko "Jokowi" Widodo menggelar silaturahmi bersama para relawan.

Budi mengatakan, tidak ada hubungan pernyataan tersebut dengan Jokowi. Ada tiga pernyataan yang dibuat dalam video yang dikirim Budi. Berikut tiga pernyataannya.

1. Pernyataan dan analisa tersebut merupakan pernyataan dan analisa pribadi saya.

2. Pernyataan tersebut tidak ada hubungan kaitannya dengan Bapak Joko Widodo.

3. Saya siap bertanggung jawab dan menerima segala konsekuensi karena analisa dan pernyataan saya tersebut.

3. Pernyataan Budi Arie yang viral

Viral potongan video pernyataan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi (dok. Istimewa)

Sebelumnya, dalam video yang beredar, Budi Arie tampak menyampaikan pandangan di hadapan para relawan dan Jokowi. Ia mengaku memiliki insting mengenai kemungkinan terjadinya perubahan lebih cepat sebelum 2029.

"Tetapi saya ingin sampaikan tadi saya sudah bisikin ke Pak Jokowi, Pak kok insting saya ini lebih cepat dari 2029?," kata Budi Arie di yang mengenakan kemeja batik di samping Jokowi.

"Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong, oh ini 2029, ini 2029. Kalau terjadi percepatan gimana? Kita siap nggak?," ucapnya yang kemudian disambut teriakan 'siap' oleh peserta yang hadir.

Budi kemudian menyinggung soal munculnya demo di berbagai daerah. Di mana setiap ada warga yang demo pasti ada massa tandingan mirip seperti 1998.

"Saya pengalaman dengan jejak sejarah, ini ada abnormal di masyarakat saat ini, demo Pati, Madura, ikut tandingan, nah ini juga kayak Pam Swakarsa di 1998. Pasti kalah yang preman," ujarnya.