Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto mengundang mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden ke Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa (3/3/2026). Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Sitorus mengatakan, Presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri tidak hadir memenuhi undangan Presiden Prabowo Subianto sebab Megawati ada acara internal yang diagendakan sebelumnya.
"Ibu Mega berhalangan, sebab sedang mengikuti rangkaian acara internal yang sudah direncanakan sejak lama di Bali," ujar Deddy saat dikonfirmasi, Selasa (3/3/2026),
Deddy mengatakan, Megawati baru kembali dari Bali ke Jakarta pada akhir pekan ini.
"Sejak minggu lalu (Megawati di Bali) dan sesuai jadwal baru kembali sekitar akhir minggu ini," kata dia.
Sementara itu, Presiden ke-7 RI, Joko "Jokowi" Widodo dikonfirmasi hadir. Hal tersebut disampaikan ajudan Jokowi, AKBP Syarif Fitriansyah.
"Insyaallah hadir," ucap Syarif.
Syarif mengatakan, undangan tersebut terjadwal pukul 19.30 WIB. Meski demikian, Syarif enggan menjelaskan secara rinci agenda pertemuannya.
"Undangan mulai jam 19.30 WIB," kata dia.
Syarif menyampaikan, pertemuan itu silaturahmi dan diskusi. Menurutnya, Presiden Jokowi juga sudah bersiap untuk hadir.
Prabowo mengundang mantan presiden dan mantan wapres di tengah perang antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Presiden Prabowo disebut ingin menjadi juru damai dari perang tersebut.
Adapun Duta Besar Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi sebelumnya telah menanggapi kesiapan Indonesia, utamanya Presiden Prabowo untuk menjadi mediator. Menurutnya, saat ini tidak ada lagi negosiasi.
“Kami sampaikan terima kasih dan mengapresiasi dukungan Indonesia kepada Iran. Bagi kami, saat ini tidak ada lagi negosiasi dengan negara yang telah menyerang kami, dalam hal ini AS,” kata Dubes Boroujerdi, dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (2/3).
Menurutnya, tak ada jaminan lagi jika Iran tak diserang saat negosiasi dilakukan. Namun, ia menyampaikan apresiasi atas tawaran Pemerintah Indonesia untuk menjadi mediator damai. Meski demikian, ia menekankan, saat ini belum ada tindak lanjut berupa komunikasi dari Pemerintah Indonesia.