Pengamat: Pencopotan Dadan dari Kursi BGN Tak Selesaikan Masalah MBG
- Yunarto Wijaya menilai pencopotan Kepala BGN Dadan Hindayana tidak menyelesaikan akar masalah Program Makan Bergizi Gratis, karena dugaan korupsi dan sistem pelaksanaan masih perlu dibenahi.
- Ia mengkritik proses penunjukan pimpinan BGN yang dianggap asal-asalan serta menyoroti pengganti Dadan yang dinilai kurang memiliki keahlian di bidang gizi dan lebih bernuansa politis.
- Sementara itu, peneliti Bawono Kumoro mengapresiasi langkah Presiden Prabowo mengganti pimpinan BGN sebagai bentuk respons positif pemerintah terhadap kritik publik dan upaya memperbaiki tata kelola program MBG.
Jakarta, IDN Times - Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, menilai pencopotan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, tidak menyelesaikan persoalan utama dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, persoalan yang perlu segera diselesaikan bukan hanya pergantian pimpinan, melainkan juga dugaan perilaku korupsi dalam pelaksanaan program tersebut.
“Apakah ini menyelesaikan masalah? Saya pikir tidak ya, bahwa ada salah satu variabel yang harus langsung diselesaikan itu ya terkait dengan perilaku korupsi,” ujar Yunarto kepada IDN Times melalui sambungan telepon, Kamis (4/6/2026).
Sebelumnya, Selasa, 2 Juni 2026 malam, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mengumumkan Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Kepala BGN, Dadan Hindayana, beserta dua Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya.
Selang beberapa jam setelah dicopot, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Dadan, Lodewyk, dan Sony sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG.
1. Proses dan pola penunjukan kepala BGN perlu dikritisi
Yunarto menilai, proses penunjukan pimpinan BGN sebelumnya perlu menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah. Menurutnya, pemilihan pimpinan BGN terkesan dilakukan asal-asalan, sehingga kasus yang terjadi saat ini seharusnya menjadi evaluasi agar kesalahan serupa tidak kembali terulang.
“Pencatatan kritis pertama adalah ini harusnya jadi autokritik dari pemerintah, termasuk Presiden Prabowo, ya, berarti kan kemarin dalam proses pemilihan pimpinan otoritas dari BGN yang merupakan program terbesar, program paling prioritas Presiden Prabowo, terkesan seperti asal-asalan kemarin, dan ini jangan sampai terulang kembali,” ucapnya.
Selain itu, Yunarto juga menyoroti latar belakang penggantian kepala BGN yang dinilai tidak memiliki keahlian di bidang gizi.
“Nah, sayangnya, yang menggantikan ini, Ibu Nanik, itu juga tidak punya latar belakang di bidang gizi, dan ya lebih kepada karena memang bagian dari kelompok politik Pak Prabowo,” katanya.
Menurut pria yang akrab disapa Toto, hal itu akan menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat bahwa kualitas kepemimpinan di BGN tidak akan banyak berubah dari sebelumnya, karena menunjuk orang yang tidak memiliki kemampuan di bidang gizi.
“Menurut saya, akan jadi pertanyaan besar juga dari masyarakat, apakah akan mengulang kualitas yang sama bahwa orang yang tidak memiliki kemampuan teknokratis di bidang itu kemudian menggantikan,” katanya.
2. Perlu evaluasi total program MBG, tak cukup pencopotan pimpinan BGN
Yunarto menilai, kasus ini seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi secara menyeluruh pelaksanaan program MBG, tak cukup hanya mencopot pimpinannya.
“Ini bukan sekadar masalah mengevaluasi kepala, tapi mengevaluasi sistem dari MBG sendiri,” ucap dia.
Selain itu, Yunarto mempertanyakan besarnya anggaran yang dialokasikan untuk program MBG. Menurutnya, pemerintah terkesan lebih berfokus mengejar target kuantitatif, berupa jumlah penerima manfaat, dibandingkan dengan memastikan tercapainya tujuan utama program, yakni peningkatan gizi masyarakat.
"Ketika targetnya adalah kuantitatif, yang terjadi adalah obral SPPG. Dan ketika obral SPPG terjadi, peluang terjadinya korupsi seperti yang akhirnya dibuktikan oleh kejaksaan," kata dia.
3. Pencopotan Dadan dinilai baru langkah kecil, perlu langkah besar untuk MBG
Yunarto menilai, pencopotan Dadan belum cukup untuk menyelesaikan berbagai persoalan pada program MBG. Menurutnya, masalah yang dihadapi program tersebut jauh lebih kompleks, karena menyangkut sistem pelaksanaan, penggunaan anggaran, hingga ketepatan sasaran penerima manfaat.
Dia berharap, Prabowo tidak menganggap pergantian pimpinan BGN sudah menyelesaikan masalah di MBG. Justru, langkah tersebut seharusnya menjadi awal untuk melakukan evaluasi yang lebih menyeluruh terhadap program tersebut.
“Jadi saya hanya berharap Pak Prabowo menyadari Ini baru satu langkah kecil ini bukan langkah besar. Jadi saya hanya berharap ini awal dari Pak Prabowo untuk berani mereformasi sistem,” lanjutnya.
Selain itu, menurut Yunarto, langkah besar yang perlu dilakukan pemerintah adalah mengevaluasi anggaran. Ia menilai pemerintah perlu lebih transparan dalam menjelaskan dasar penetapan target penerima manfaat MBG serta kebutuhan anggaran program tersebut.
"Langkah besarnya adalah Prabowo berani atau tidak melakukan transparansi, apakah target sasaran MBG selama ini tepat, apakah anggaran yang dibutuhkan memang sebesar itu," pungkas Yunarto.
4. Pencopotan Dadan dkk dianggap patut mendapat apresiasi
Sementara, peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, menilai pergantian pimpinan BGN ini merupakan langkah yang seharusnya mendapat apresiasi secara positif, karena menunjukkan respons positif pemerintah terhadap kritik dan saran publik.
"Keputusan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Presiden Prabowo Subianto patut diapresiasi positif. Ini menunjukkan respons baik dari pemerintah atas berbagai kritik dan juga saran publik terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG), agar semakin efektif terukur dan memberikan manfaat maksimal,” kata Bawono kepada IDN Times, Kamis.
Bawono menyebut langkah yang diambil Presiden Prabowo tersebut mencerminkan komitmen dari pemerintah, untuk memastikan salah satu program prioritas andalan itu berjalan sesuai tujuan, terutama dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.
"Program Makan Bergizi Gratis merupakan program strategis diharapkan dapat memberikan dampak baik, konkret terhadap peningkatan kualitas dari SDM di Indonesia. Karena itu, perbaikan tata kelola menjadi salah satu hal sangat penting, termasuk untuk memastikan tidak akan ada lagi perilaku koruptif di program itu," kata dia.
Selain itu, Bawono juga menilai pergantian pimpinan BGN menunjukkan pemerintahan Presiden Prabowo terbuka terhadap kritik publik dan masukan dari DPR RI.
"Pergantian jajaran pimpinan di BGN juga menunjukkan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo terbuka terhadap kritik publik dan masukan DPR RI melalui komisi terkait soal perbaikan tata kelola MBG," katanya.
