Jakarta, IDN Times - Sekretaris Jendral (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, mengaku siap mengusung calon kepala daerah secara mandiri pasca-Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024.
Putusan MK itu mengubah syarat bagi parpol mengusung calon kepala daerah, dari yang semula berdasarkan jumlah kursi DPRD menjadi jumlah raihan suara pada pileg terakhir. Dengan adanya putusan itu, PDIP secara mandiri bisa mengusung kepala daerah tanpa berkoalisi di Pilkada DKI Jakarta 2024.
PDIP mengaku siap melawan koalisi gemuk yang saat ini mulai terbentuk. Partai pendukung Prabowo-Gibran yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) diketahui sepakat mendukung paslon tertentu di beberapa daerah. Partai-partai yang tergabung di KIM adalah Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI, dan Gelora.
Pilkada DKI Jakarta misalnya, KIM bahkan berhasil menggaet koalisi lawan untuk bergabung mendukung Ridwan Kamil dan Suswono.
"Kita kan bersama dengan rakyat," tegas Hasto saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (20/8/2024).
Hasto pun meminta KPU segera mengakomodir Putusan MK tersebut agar bisa berlaku di Pilkada 2024. Menurutnya, masih ada waktu hingga pendaftaran calon kepala daerah yang dimulai pada 27 hingga Agustus.
"Ya, KPU harus tegas. Apalagi ini masih ada waktu. Jadi KPU harus melakukan penyesuaian," lanjut dia.
Hasto lantas menyoroti Putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dikabulkan pada Oktober 2023 lalu. Putusan itu menuai polemik karena dianggap memberikan 'karpet merah' untuk Girban Rakabuming Raka maju di Pilpres 2024.
KPU sendiri kala itu langsung gerak cepat mengakomodir Putusan MK tersebut dalam Peraturan KPU (PKPU). Putusan MK itu pada intinya mengakomodir seseorang yang belum berusia 40 tahun bisa maju sebagai capres atau cawapres selama pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Akibat putusan kontroversi itu, Anwar Usman dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK.
"Dulu aja ada perubahan MK nomor 90 langsung dirubah dan itu pelanggaran etika berat," tegas Hasto.