Bali, IDN Times - PDI Perjuangan (PDIP) menggelar kongres kelima di Sanur, Bali, mulai Kamis (8/8) besok hingga Minggu (11/8) mendatang. Untuk menggelar kongres ini, PDIP mengeluarkan biaya hingga Rp17,6 miliar.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Bendahara Umum DPP PDIP, Rudianto Tjen, di Hotel Grand Inna Bali Beach, Bali, Rabu (7/8). Dana ini, menurut Rudianto, dikumpulkan secara bergotong royong dari seluruh anggota partai.
Rudianto menyampaikan, biaya itu termasuk untuk biaya hotel. "Jadi totalnya kita habis sekitar belasan miliar karena kita termasuk mengambil hotel. Totalnya Rp17,6 miliar semua akomodasi kita siapkan termasuk acara kongres kita, kita siapkan semua," kata Rudianto.
Dia mengungkapkan, panitia kongres menyewa 13 hotel. "Kita sediakan untuk semua peserta yang hadir di sini. 1.200 kamar," lanjut dia.
Rudianto menyampaikan, biaya kongres berhasil terpenuhi berkat gotong royong seluruh anggota partai.
"Untuk membiayai kongres ini kita telah melakukan gotong-royong sesama kader partai, sesama anggota partai yang sudah kita lakukan," kata Rudianto.
"Dan kita nyatakan bahwa tiga minggu terakhir sudah kita tutup karena pendanaan gotong royong kita sudah cukup," lanjut dia.
Dengan terpenuhinya biaya untuk kongres kelima ini, Rudianto mengimbau agar tidak ada lagi anggota dan kader PDIP yang meminta sumbangan mengatasnamakan kegiatan kongres.
"DPP telah menerbitkan surat kepada seluruh kader yang datang ke arena kongres ini bahwa tidak boleh ada peserta kongres atau anggota partai kita, meminta sumbangan kepada siapa pun," kata Rudianto. "Karena dana, pendanaan secara gotong royong sudah dipenuhi," lanjut dia.
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menekankan isi surat instruksi yang dikeluarkan DPP PDIP merupakan hal penting. Karena erat kaitannya dengan pertanggungjawaban partai.
"Surat instruksi ini penting karena kami menginstruksikan kepada seluruh daerah terutama legislatif dan eksekutif partai, untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan terlebih mengatasnamakan kongres," kata Hasto ditemui di waktu dan tempat yang sama.
"Mengingat seluruh biaya kongres sudah dipenuhi dengan cara gotong royong, akan jadi tanggung jawab partai politik untuk melaporkan itu dengan audit partai politik," lanjur dia.