Pegawai Terlibat Judi Online, Menkomdigi Terbitkan Instruksi Menteri

01 Nov 2024, 19:05 WIB

Irfan Fathurohman

Meutya Hafid dalam acara Real Talk with Uni Lubis pada Jumat (4/10/2024). (IDN Times/Tata Firza)

Intinya sih...

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menandatangani Instruksi Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 2 Tahun 2024 terkait pemberantasan judi online di lingkungan Kemkomdigi.
Seluruh pegawai Kemkomdigi diinstruksikan untuk melaksanakan dan menaati Pakta Integritas tentang Pemberantasan Kegiatan Perjudian Daring yang telah ditandatangani sejak Juli 2024.
Kemkomdigi akan terbuka kepada publik terkait perkembangan pemberantasan judi online melalui situs Kemkomdigi dan kanal publik lainnya untuk menjaga transparansi dan memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menandatangani Instruksi Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 2 Tahun 2024 terkait Upaya Mendukung Penegakan Pemberantasan Judi Online di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi).

Penerbitan instruksi menteri ini menyusul adanya dugaan keterlibatan pegawai hingga staf ahli Kemkomdigi dalam kasus judi online yang sedang diungkap Polri.

“Instruksi ini merupakan langkah atau wujud komitmen Kemkomdigi terhadap pemberantasan judi online yang dimulai dari lingkup internal kementerian,” kata Meutya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (1/11/2024).

1. Menkomdigi menginstruksikan pegawai Kemkomdigi untuk menaati Pakta Integritas

Polisi geledah kantor satelit yang digunakan untuk kasus judi online. (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Dalam Instruksi Menteri tersebut, Menkomdigi menginstruksikan seluruh pegawai Kemkomdigi untuk melaksanakan dan menaati Pakta Integritas tentang Pemberantasan Kegiatan Perjudian Daring.

Pakta integritas itu berisi penolakan segala bentuk aktivitas perjudian daring baik di dalam maupun luar kedinasan yang telah ditandatangani oleh para pegawai sejak Juli 2024.

“Kemkomdigi tidak bisa bekerja sendiri dalam menangani judi online, diperlukan kolaborasi, sinergi dan komitmen dengan penuh tanggung jawab dari seluruh sivitas Kemkomdigi,” kata Meutya.

2. Pegawai Kemkomdigi dilarang berkomunikasi bermuatan perjudian online

Polisi geledah kantor satelit yang digunakan untuk kasus judi online. (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Bahkan, dalam instruksi tersebut ditegaskan larangan pegawai Kemkomdigi untuk berkomunikasi, mempengaruhi dan mendistribusikan segala bentuk aktivitas dan muatan perjudian online.

"Instruksi ini diambil sebagai bentuk nyata dari komitmen Kementerian Komunikasi dan Digital dalam mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto untuk melindungi masyarakat dari dampak judi online," ujarnya.

3. Instruksi menteri berlaku 1 November

Polisi geledah kantor satelit yang digunakan untuk kasus judi online. (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Kemkomdigi, kata Meutya, akan terbuka kepada publik terkait perkembangan pemberantasan judi online melalui situs Kemkomdigi dan kanal publik lainnya untuk menjaga transparansi dan memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat.

“Instruksi ini mulai berlaku hari ini, 1 November 2024 dan diharapkan menjadi langkah awal yang kuat dalam pemberantasan judi online di Indonesia. Pemerintah bersama masyarakat, akan terus mengawal dan menjaga agar Indonesia bebas dari kegiatan judi online yang merugikan masyarakat,” ujarnya.