Lewat MIKTA, RI: Kekuatan Middle Powers Harus Jadi Dampak Nyata
Sugiono mendorong MIKTA mengubah kekuatan kolektif middle powers menjadi langkah konkret bagi sistem multilateral dan masyarakat.
Indonesia menekankan reformasi PBB yang memperkuat legitimasi, efektivitas, dan akuntabilitas, serta membangun konsensus peta jalan.
MIKTA didorong meningkatkan koordinasi, respons cepat, dan kerja sama dengan sektor swasta, filantropi, serta mitra strategis.
Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono mendorong MIKTA menerjemahkan kekuatan kolektif negara-negara middle powers menjadi langkah konkret untuk memperkuat sistem multilateral dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Dengan kekuatan kolektif yang kita miliki, MIKTA dapat berkontribusi nyata dalam membentuk masa depan sistem multilateral dan menghadirkan manfaat yang lebih terasa bagi masyarakat,” kata Sugiono.
Pernyataan itu disampaikan dalam Pertemuan Menteri Luar Negeri ke-30 MIKTA di sela-sela High-level Week Sidang Majelis Umum ke-81 PBB di New York, Amerika Serikat, pada Senin (21/9/2026).
1. Reformasi PBB perlu perkuat legitimasi dan akuntabilitas
Dalam pertemuan tersebut, Indonesia menyoroti agenda reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sugiono menegaskan, reformasi PBB tidak boleh hanya berfokus pada efisiensi organisasi, tetapi juga harus memperkuat legitimasi, efektivitas, dan akuntabilitas.
Menurut Sugiono, MIKTA dapat membantu menjaga kesinambungan berbagai inisiatif reformasi yang telah berjalan sekaligus membangun konsensus antarnegara anggota mengenai peta jalan reformasi PBB.
“MIKTA dapat menjaga kesinambungan inisiatif reformasi yang telah berjalan dan membantu membangun konsensus mengenai peta jalan reformasi dengan arah yang jelas dan mencerminkan visi bersama,” jelasnya.
Peran tersebut dinilai penting karena MIKTA memiliki kredibilitas yang bersumber dari keberagaman perspektif dan latar belakang kawasan negara anggotanya. Keragaman itu dapat memperkuat posisi MIKTA dalam membahas berbagai isu global.
2. Indonesia usulkan koordinasi MIKTA lebih terarah
Untuk memperkuat kontribusi tersebut, Indonesia mengusulkan peningkatan koordinasi melalui mekanisme country coordinator untuk isu-isu tertentu. Mekanisme ini diharapkan membuat kerja sama MIKTA lebih terarah dan menjaga konsistensi koordinasi antarnegara anggota.
Sugiono juga mengapresiasi kepemimpinan Australia sebagai Ketua MIKTA 2026. Menurutnya, Australia telah menjaga produktivitas kelompok tersebut sehingga momentum yang ada perlu dimanfaatkan untuk memperkuat peran MIKTA dalam sistem multilateral.
Pentingnya koordinasi dan respons cepat terlihat dari sikap MIKTA terhadap serangan terhadap pasukan pemelihara perdamaian Indonesia yang tergabung dalam UNIFIL di Lebanon pada April 2026. Sugiono mengapresiasi langkah cepat MIKTA mengeluarkan pernyataan bersama setelah insiden tersebut.
3. MIKTA didorong responsif pada perubahan global
Sugiono menilai kemampuan merespons perkembangan secara cepat atau real-time penting untuk mempertahankan relevansi MIKTA di tengah perubahan situasi global. Selain reformasi sistem multilateral, para menteri luar negeri MIKTA juga membahas isu pembangunan dan akal imitasi atau AI.
Indonesia turut mendorong perluasan kerja sama MIKTA dengan pihak-pihak di luar pemerintah. Sektor swasta, filantropi, dan mitra strategis lainnya dinilai dapat membantu mengubah gagasan yang dibahas dalam forum menjadi aksi nyata.
“Pada akhirnya, kekuatan middle powers hanya akan berarti ketika kita mampu mengubah kekuatan kolektif menjadi dampak yang nyata,” ujar Sugiono.
Keketuaan Australia pada MIKTA 2026 mengusung tema State of the Multilateral System and the Role of Middle Powers. Pertemuan tersebut dihadiri para menteri luar negeri dari Indonesia, Meksiko, Republik Korea, Turki, dan Australia.
